Banjarmasin, Sun FM Radio – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik adanya pembatasan pembelian beras di ritel modern. Pembatasan tersebut berlaku untuk maksimal pembelian dua pack alias 10 kg per orang.
Adanya pembatasan ini diperkirakan dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Bersiap Tangani Kawasan Kumuh, Total Anggaran Hingga Rp5,5 M
"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).
"Jadi, dicarilah sama ibu-ibu ini di Indomaret ini dua plastik, ini dua plastik, (sana) dua plastik, dua plastik, akhirnya dia tumpuk (ditimbun) tuh di rumah. Kenapa? Karena panik tadi. Jadi, menghindari panik membuat kepanikan. Nah, ini juga tolong dilihat dari sisi pembeli, kita kan melayani masyarakat," ungkapnya.
Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.
Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.
Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.
Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.