Banjarmasin, Sun FM Radio – Kementerian Agama Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan membuka kegiata manasih jemaah haji.

578 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkan tahun ini akan melaksanakan manasik haji.

BACA JUGA: Kasus DBD di Indonesia Naik Hingga 62 Ribu, 3 Kali Lipat dari 2023

Manasik haji ini digelar di Ballroom Hotel Nasa Banjarmasin, Kamis (18/4/2024).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Matnor mengatakan, kegiatan manasik haji ini digelar oleh panitia daerah.

Ia mengatakan manasik haji ini digelar untuk kesiapan para jemaah haji. Bahkan, hingga hari ini total ada 80 persen jemaah haji yang sudah siap secara administrasi.

Nantinya pada pelaksanaan keberangkatan haji nanti akan ada satu kloter keberangkatan utuh dengan total 320 jemaah.

Hingga saat ini belum ada jadwal resmi keberangkatan haji untuk jemaah asal Banjarmasin. Namun, keberangkatan secara nasional dimulai pada 12 Mei dan 11 Mei jadwal masuk asrama haji.

Ia menyebutkan untuk pelaksanaan manasik dibiayai pemerintah digelar sebanyak 10 kali. Rinciannya, dua kali di tingkat kota dan 8 di tingkat kecamatan.

Selain itu ada beberapa jemaah dengan risiko tinggi. Selain itu, lansia di atas 65 tahun nantinya akan dibagi ke dalam beberapa regu. Hal ini dilakukan agar pemerataan jemaah haji lansia.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina membuka bimbingan Manasik calon rombongan Haji kota Banjarmasin.

Ibnu Sina menyampaikan pesan penting tentang persiapan yang matang untuk melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan bermakna.

Ia menekankan pentingnya memahami secara mendalam prosedur dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, da hal-hal teknis yang perlu diperhatikan agar tidak bingung saat melaksanakan ibadah haji. Penting untuk berilmu sebelum beramal, agar bisa memahami rukun, syarat, wajib, dan sunnahnya.

Ia juga memberikan contoh situasi yang mungkin dialami jamaah selama pelaksanaan ibadah haji, seperti tertinggal rombongan atau kebingungan dalam menjalankan ibadah tertentu.

Selain itu, Ibnu Sina juga menyentuh soal kesiapan fisik, terutama bagi jamaah yang rentan, seperti lansia, "Resiko tinggi perlu diawasi oleh petugas haji, ada yang mengawal yang bersangkutan. Tadi ada calon haji yang sudah 90 tahun," katanya.

Acara manasik haji itu tidak hanya menjadi ajang persiapan teknis bagi jamaah. Tetapi juga menjadi momen untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan kesadaran spiritual sebelum menjalani ibadah haji yang dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang paling penting.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima poin-poin kesimpulan mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 dari tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Keempat pihak tersebut menyerahkan kesimpulan mereka pada hari yang sama, Selasa (16/4). MK kini dihadapkan pada tugas untuk menimbang argumen dan bukti yang disampaikan oleh semua pihak.

BACA JUGA: Dana Desa 2024 Mendapat Peningkatan Kalsel Dapat Rp1,4 Triliun

Berikut poin-poin kesimpulan yang disampaikan oleh setiap tim terkait sengketa hasil Pilpres 2024:

Kesimpulan Anies-Muhaimin
1. Tim AMIN menilai penetapan pasangan calon Prabowo-Gibran sebagai pemenang tidak sah berdasarkan fakta persidangan dan keterangan ahli.

2. Tim AMIN yakin telah membuktikan lumpuhnya independensi KPU dan Bawaslu.

3. Adanya tindakan nepotisme yang menggunakan lembaga kepresidenan untuk menguntungkan paslon Prabowo-Gibran.

4. Pengangkatan Pj Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan ke paslon Prabowo-Gibran.

5. Fakta persidangan menunjukkan Pj Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya untuk mengarahkan pilihan ke Prabowo-Gibran.

6. Adanya keterlibatan aparat negara dalam upaya memenangkan dan mengarahkan pilihan ke Prabowo-Gibran.

7. Terjadi pengerahan kepala desa secara terukur untuk mengarahkan pilihan ke Prabowo-Gibran.

8. Terjadi penyalahgunaan bansos yang melanggar UU APBN dan berdampak pada peningkatan suara paslon Prabowo-Gibran.

Kesimpulan Ganjar-Mahfud:
1. Terjadi pelanggaran etika yang sangat jelas, terkait dengan putusan MK yang menguntungkan Gibran Rakabuming Raka.

2. Nepotisme yang dilarang dalam hukum positif Indonesia, dengan Presiden Jokowi diduga mendorong dinasti politik.

3. Adanya abuse of power yang terkoordinasi.

4. Kegiatan KPU, Bawaslu, dan Paslon 02 yang dianggap sebagai pelanggaran yang bisa menjadi alasan untuk pemungutan suara ulang.

5. Kekacauan dan kontroversi terkait dengan sistem atau aplikasi IT di KPU yang diduga menggelembungkan suara untuk paslon tertentu.

Kesimpulan Prabowo-Gibran:
1. Tim Prabowo meyakini bahwa para pemohon justru mendalilkan kecurangan pemilu yang bukan merupakan wewenang MK.

2. Tim Prabowo menganggap bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam posita.

3. Saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan.

4. Petitum yang diajukan oleh tim AMIN dan tim Ganjar untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 tidak beralasan hukum.

Kesimpulan KPU
Terakhir, pihak KPU juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya menyatakan keberatan atas seluruh dalil yang telah disampaikan oleh Tim AMIN dan Tim Ganjar.

Mereka menyampaikan kesimpulan yang serupa dengan Tim Prabowo dimana KPU menegaskan seluruh dalil para pemohon tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Oleh karena itu, KPU melalui kesimpulan ini meminta hakim konstitusi agar menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dan atau menolak permohonan untuk seluruhnya

Banjarmasin, Sun FM Radio – Pada 2024, alokasi dana desa meningkat menjadi Rp71 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp70 triliun.

Untuk alokasi dana desa di Kalsel mendapat jatah Rp1,4 triliun yang akan disalurkan ke 1.871 desa dari 11 kabupaten di Kalsel.

BACA JUGA: Kesimpulan Sengketa Hasil Pilpres 2024 Tim Anies, Prabowo, Ganjar, Serta KPU

Nantinya, masing-masing desa mendapat dana bervariasi. Besarannya mulai 800 hingga 900 juta rupiah.

Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah usai Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang Apdesi Provinsi Kalsel Periode 2023-2028, di Pendopo Agug Ardji Kriyo Sentono Rumah Makan Pawon Tlogo, Barito Kuala, Rabu (17/4/2024). 

Faried mengatakan, dana desa telah disalurkan pada awal tahun tadi. Bahkan, 20 desa di Kalsel masuk yang paling cepat secara nasional dalam proses penyaluran dana desa.

“20 Desa dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi penyalur pertama dana desa tahun ini di Kalsel. Bahkan, salah satu yang tercepat dari delapan kabupaten di Indonesia,” katanya.

Tahun ini penyaluran dana desa akan dibagi menjadi dua tahapan penyaluran. Tahap pertama sebanyak 60 persen, kedua sebesar 40 persenz

Penetapan anggaran dana desa harus mencantumkan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani di desanya. Kemudian, mencantumkan program penurunan stunting, dan perekaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Peningkatan anggaran dana desa ini, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel,” kata Faried.

Di sisi lain, Faried menekankan Apdesi Provinsi Kalsel untuk menguatkan komitmen mendampingi dan mengawal pembangunan di tingkat desa. Hal tersebut sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Apdesi harus bisa menguatkan sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel serta seluruh perangkat desa, guna mewujudkan kesejahteraan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan,” tuturnya.

Faried juga meminta, Apdesi dapat melibatkan masyarakat desa untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana dan kemajuan pembangunan desa.

“Ruang untuk korupsi harus diminimalisasi dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan sehingga Apdesi dapat memberikan edukasi kepada seluruh aparatur desa agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran,” tekannya.

Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya menambahkan, Apdesi memiliki peran dalam mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa.

“Apdesi bertanggungjawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala Desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran,” kata Surta.

Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Provinsi Kalsel terpilih, Ahmad Rijali Nasution berkomitmen akan membangun relasi dan koordinasi antar pemerintahan desa.

Hal itu agar mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin berkembang dan maju.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi, membantah kabar mengenai pergantian seragam sekolah. 

Menurutnya, aturan seragam sekolah sudah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 50 tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Ia menjelaskan Selasa (16/4/2024) di sana sudah jelas sangat jelas disampaikan penggunaan seragam sekolah untuk jenjang sekolah dasar menggunakan bawahan merah dan baju putih. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama alias SMP menggunakan atasan putih dan bawahan biru. 

BACA JUGA: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Kalsel

"Hal ini sudah dituangkan hanya penekanan bagi Kemendikbud bahwa kalau menggunakan topi itu ada lambang Tut Wuri Handayani. Kemudian ada pakai dasi juga lambang Tut Wuri Handayani. Jadi itu saja penekanannya ada dasi ada topi yang digunakan setiap apel di hari Senin. Hal ini dalam meningkatkan wawasan kebangsaan yang ada di sekolah. Jadi tidak benar ada semacam perubahan," jelasnya. 

Memang diakuinya ada aturan untuk mengenakan pakaian adat. Itu juga hanya untuk hari tertentu. Itu juga diatur oleh permendikbud. Artinya apabila ada kegiatan kegiatan hari Kartini hari pahlawan, siswa bisa menggunakan pakaian adat. Bisa juga dikenakan saat hari ulang tahun daerah. 

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Kepala SMPN 6 Banjarmasin, Aminsyah. 

Ia mengatakan, di SMPN 6 seragam yang ada sekarang itu tetap berlanjut dan tidak ada perubahan. 

Kemudian untuk pakaian adat itu pihaknya menunggu nanti surat dari menteri pendidikan. 

Sejauh ini, seragam di SMPN 6 yakni putih biru sesuai anjuran pemerintah. Kemudian, memakai seragam khas sekolah yakni seragam sasirangan berwarna hijau. Sementara pakaian adat hanya dikenakan jika ada perayaan tertentu saja.