Banjarmasin, Sun FM Radio – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik adanya pembatasan pembelian beras di ritel modern. Pembatasan tersebut berlaku untuk maksimal pembelian dua pack alias 10 kg per orang. 

Adanya pembatasan ini diperkirakan dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

BACA JUGA: Pemprov Kalsel Bersiap Tangani Kawasan Kumuh, Total Anggaran Hingga Rp5,5 M

"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Jadi, dicarilah sama ibu-ibu ini di Indomaret ini dua plastik, ini dua plastik, (sana) dua plastik, dua plastik, akhirnya dia tumpuk (ditimbun) tuh di rumah. Kenapa? Karena panik tadi. Jadi, menghindari panik membuat kepanikan. Nah, ini juga tolong dilihat dari sisi pembeli, kita kan melayani masyarakat," ungkapnya.

Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.

Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.

Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.

Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.

Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Pemerintah Kalimantan Selatan menaruh perhatian terhadap keberadaan kawasan permukiman kumuh. 

Luas kawasan permukiman kumuh di Kalimantan Selatan mencapai 33,4 hektare yang terletak di beberapa kabupaten/kota pada 2024. 

Terkait dengan luasan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel berjanji akan menangani permasalahan tersebut.

Adapun total anggaran yang disiapkan untuk penanganan masalah tersebut sebesar Rp5,5 miliar.

BACA JUGA: Kemendagri Kritik Ritel yang Lakukan Pembatasan Pembelian Beras

“Tahun ini, ada beberapa daerah yang menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh seperti di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala dan Kota Banjarbaru,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, Mursyidah Aminy, Senin (19/2/2024).

Mursyidah menjelaskan, penanganan kawasan permukiman kumuh ada tujuh indikator.

Yakni sanitasi, air limbah, air bersih, persampahan, jalan, drainase, dan RTH.

“Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penanganan kumuh, diperlukan adanya keterpaduan seluruh sektor untuk mengambil perannya masing-masing di tujuh indikator kumuh,” tuturnya.

Berdasarkan kewenangan provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam penataan kawasan kumuh luasannya 10 sampai 15 hektare.

“Sedangkan di bawah 10 hektare itu kewenangan Kabupaten dan kota kemudian di atas 15 hektare kewenangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain penanganan jalan lingkungan, drainase ada program PK-RTLH di kawasan kumuh di tahun 2024 sebanyak 115 unit dengan anggaran Rp2,3 miliar.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) berharap program subsidi Rp7 juta perlu dilanjutkan. Hal ini dikarenakan harga motor listrik belum terjangkau masyarakat.

"Satu masalah di kita bahwa harga kendaraan listrik itu masih cukup belum terjangkau bagi masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta, Selasa (13/2), diberitakan Antara.

Pada Maret 2023 pemerintah mengeluarkan program pemberian subsidi sebesar Rp7 juta untuk masyarakat yang mau membeli motor listrik baru.

BACA JUGA: BMKG Sarankan Bangunan di Kabupaten Banjar Kalsel Harus Pakai Konstruksi Tahan Gempa

Kemudian pada Agustus 2023 aturan itu direvisi sehingga syarat masyarakat mendapatkan subsidi semakin mudah, yakni satu KTP per satu unit motor listrik.

Aismoli yang beranggotakan 30 perusahaan industri motor listrik menjelaskan subsidi sudah membantu meningkatkan penjualan.

Hanggoro mengatakan pada awal tahun ini pembelian motor listrik subsidi sudah mencapai 8 ribu unit, namun statusnya masih verifikasi.

"Kami memang merasakan, anggota-anggota juga merasakan bahwa dengan adanya bantuan ini sangat meningkatkan penjualan mereka di tahun 2023," kata Hanggoro.

Berdasarkan data yang tertera di situs sisapira.id, sebanyak 8.543 motor listrik subsidi statusnya 'proses pendaftaran' yang berarti masyarakat penerima subsidi sudah mendapatkan potongan Rp7 juta untuk pembelian motor listrik.

Lalu sebanyak 5.920 unit dalam status terverifikasi, artinya proses verifikasi data transaksi penjualan selesai sehingga akan diajukan pengembalian Rp7 juta dari pemerintah ke perusahaan industri.

Sejauh ini subsidi motor listrik yang 'tersalurkan' jumlahnya masih nol. Status ini maksudnya dana Rp7 juta sudah diberikan ke perusahaan Industri.

Hanggoro mengatakan program subsidi yang diberikan pemerintah sudah melalui pembahasan komprehensif, sehingga program ini bisa menjadi bantalan bagi industri kendaraan listrik dan meningkatkan perekonomian nasional.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Menurut data dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sesar Meratus mengalami reaktivasi dan tergolong sesar aktif. Sesar ini berarah relatif utara timur laut – selatan barat daya.

Masuknya sesar Meratus menjadi sesar aktif membuat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral agar bangunan di Kabupaten Banjar harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa guna menghindari dari risiko kerusakan.

BACA JUGA: Aismoli Minta Pemerintah Untuk Lanjutkan Subsidi Motor Listrik

Dalam websitenya, Kementerian ESDM juga menyebut jika Kabupaten Banjar tergolong wilayah rawan gempa bumi.

Oleh karena itu, di Kabupaten Banjar kini juga harus ditingkatkan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan non struktural.

Namun Kejadian gempa bumi ini tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya sesar permukaan (fault surface rupture) dan bahaya ikutan (collateral hazard) yaitu retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah dan likuefaksi.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan dan informasi dari petugas BPBD setempat, tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, serta jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami.