Banjarmasin, Sun FM Radio – Sampai saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Agama belum menetapkan awal Ramadan.

Namun, di Kalimantan Selatan sudah tersebar terkait waktu jadwal imsyak dan salat lima waktu. Menurut kabar tersebut, jadwal Ramadan dimulai dari 12 Maret ini. 

BACA JUGA: Pianis Yiruma Akan Gelar Konser di Jakarta Pada April 2024

Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin menjelaskan Minggu (3/3/2024), jika jadwal itu hanya estimasi saja.

Ia membenarkan jika kemunginan besar akan ada perbedaan waktu puasa dengan Muhammadiyah.

"Belum ada. Nanti kami umumkan. Yang jelas sidang Istbat nanti akan digelar. Sementara itu, Kota Banjarmasin baka; melakukan pemantauan hilal di Zuri Express Hotel Banjarmasin pada 10 Maret nanti," bebernya.

Meski ada kemungkinan perbedaan awal 1 Ramadan atau awal puasa, menurutnya, itu hal yang biasa. "Kita semua tetap saling hormat menghormati, saling toleransi di NKRI ini. Untuk penetapan 1 Ramadan nanti akan dilakukan sidang istbat oleh Kementerian Agama," pungkasnya.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami kenaikan. Berdasarkan data Kemenkes RI, pada Februari 2024 angka kesakitan atau incidence rate (IR) DBD menunjukkan kenaikan dengan total 10.665 (IR DBD 3,81/100.000) dengan angka kematian 89 kasus (CFR = 084). A

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus DBD tersebut.

Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Soroy Lardo, mengatakan terdapat dua faktor yang bisa menyebabkan kasus DBD meningkat, yakni faktor hulu dan hilir.

BACA JUGA: 1.989 Formasi PPPK Guru di Kalsel Dibuka Pada CPNS Mendatang

"Bagaimana kita melihat parameter prediksi itu dari dua hal, yaitu aspek hulu mencakup hidup sehat dan lingkungan. Serta aspek hilir mencakup perjalanan klinis," ungkap Soroy dalam acara Media Briefing PB IDI yang digelar secara daring, Selasa (27/2).

Aspek hulu, kata dia, meliputi perubahan cuaca, perilaku hidup sehat, dan kesehatan lingkungan. Faktor penyebab DBD dari aspek ini juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Termasuk SOP yang dipersiapkan dalam mengantisipasi terjadinya suatu kejadian luar biasa berdasarkan pendekatan early warning," jelasnya.

Sementara itu, aspek hilir mencakup perjalanan klinis yang berkaitan dengan keadaan dan sistem daya tahan tubuh atau imunitas.

Kata dia, orang dengan daya tahan tubuh rendah cenderung mudah sakit. Hal ini juga yang memengaruhi tingkat penularan virus dengue.

Setelah mengetahui faktor penyebab kasus DBD meningkat, Soroy pun menyarankan masyarakat untuk selalu konsumsi makanan yang bergizi dan menjaga daya tahan tubuh tetap sehat.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Sebanyak 1.989 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru untuk Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. 

 Jatah kuota tersebut ditetapkan saat rapat koordinasi yang dihelat Kemendikbudristek, Minggu (25/2/2024) lalu. 

BACA JUGA: Takeru Satoh Akan Bintangi Drama Jepang Adaptasi Novel, Glass Heart

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Fahruddinoor, mengaku masih harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

“Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BKD Kalsel terkait jumlah pastinya. Sebab, kami bakal menyesuaikan dulu dengan anggaran tahun ini,” katanya, Rabu (28/2/2024).

Menurut Fahruddinoor, jumlah formasi seleksi PPPK guru menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

Jika keuangan daerah tidak mencukupi, penerimaan PPPK guru tahun ini berpotensi lebih sedikit dibanding formasi yang disediakan oleh kementerian. 

“Kita lihat nanti. Formasinya bisa kurang atau sesuai dengan formasi yang disediakan,” tuturnya.

Fahruddinoor mengatakan, penetapan PPPK guru tahun ini akan fokus pada sekolah-sekolah baru dan yang masih kekurangan tenaga pendidik. 

Banjarmasin, Sun FM Radio – Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, berbagai potensi pajak juga akan hilang seperti pajak parkir yang awalnya dipatok 30 persen, kini hanya 10 persen saja. 

Potensi PAD yang hilang yakni retribusi potensi yang hilang yakni Base Transceiver Station (BTS), lalu Tera atau uji alat ukur, dan KIR atau pengujian kendaraan bermotor.

Untuk BTS potensi kehilangan yakni Rp 416.280.000 atau setara Rp 1,2 miliar untuk tiga tahun. BTS ini ditarik semala tiga tahun. Dengan total 272 BTS yang ada di Banjarmasin milik dari delapan perusahaan.

BACA JUGA: Berikut Aturan Berjualan Rumah Makan di Banjarmasin Selama Bulan Ramadhan 2024

Sementara itu untuk uji KIR kehilangan potensi hingga Rp 500 juta. Sebelum aturan itu diberlakukan biaya sekali uji KIR berkisar mulai dari Rp 70 ribu untuk jenis pikap. Hingga paling mahal Rp 150 ribu untuk angkutan berat seperti tronton dan lainnya.

Nah untuk hasil retribusi tera ulang alat ukur takar dan timbang pada 2023 lalu yakni Rp 622 juta. Potensi PAD ini hilang Setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) No 1 Tahun 2022, Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pemberlakuannya dimulai sejak 1 Januari 2024.

Untuk menambah jumlah potensi PAD di Banjarmasin, sektor yang digenjot yakni sekitar pajak restoran. Termasuk juga hotel dan kos-kosan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menyebutkan jika sekitar pajak restoran juga akan digenjot. Pihaknya akan memasang alat perekam di lokasi wajib pajak yang belum menggunakan tapping box tersebut.

Selain itu, untuk kos-kosan juga. Kos-kosan ini masuk dalam kategori pajak hotel. Besarannya pun sama yakni 10 persen.

Padahal, sebelumnya, pajak ini hanya dihitung untuk rumah kos yang punya kamar 10. Sekarang yang punya kamar kurang dari 10 juga bisa ditarik.

"Yang ditarik ini dari para tamu atau penyewa. Jadi bukan dibebankan kepada penyedia kos-kosan," katanya.

Sejauh ini jumlahnya masih ratusan. Pihaknya juga akan melakukan pendataan sembari memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha kos-kosan.