Banjarmasin, Sun FM Radio – Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran Idul Fitri 2024.

 Kabar itu dikonfirmasi Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Miftahul Chair melalui Kabid Perbendaharaan dan Akuntasi BPKAD Kalsel, Ideris, Rabu (20/3/2024).

“Honorer tidak dapat THR kecuali yang sudah diangkat menjadi PPPK,” kata Idris.

BACA JUGA: The Eras Tour (Taylor's Version) Berhasil Ditonton 4,6 Juta di Disney+

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Dalam PP tersebut menyatakan bahwa tenaga honorer tidak termasuk ASN maupun Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhak menerima THR.

Sementara itu, Idris mengatakan pencairan THR terhadap ASN Pemprov Kalsel segera dicairkan.

Idris menyebutkan saat ini pihaknya sedang menyiapkan Pergub pemberian THR dengan menggandeng Biro Hukum.

“Sudah kita konsultasikan dengan Biro Hukum. Sesuai aturan pemberian THR untuk para ASN akan dicairkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya,” ujarnya.

Setelah adanya Pergub, pihaknya baru akan mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh SKPD sehingga dapat menyiapkan data ASN penerima THR.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 dari 38 provinsi Indonesia pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menuturkan bahwa pada Sabtu (16/3/2024) hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadwal mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.

BACA JUGA: Dinkes Banjarmasin Periksa Makanan di Pasar Wadai

Oleh karena itu, Sulawesi Tengah merupakan provinsi ke-32 yang telah direkapitulasi.

"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi)," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan rekapitulasi nasional sejak Sabtu (9/3) hingga hari ini, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.

Berikutnya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara menyisakan enam provinsi lagi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di 30 provinsi, sedangkan dua sisanya dipimpin pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mendatangkan tim pemeriksa makanan yang ada di Pasar Wadai Ramadhan 1445 Hijriah atau 2024 Jalan RE Martadinata depan Balai Kota Banjarmasin.

"Tim mengambil beberapa sampel baik makanan maupun minuman untuk diperiksa," ujar Ketua Pokja Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Banjarmasin, Umi Kalsum di Banjarmasin, Jumat.

BACA JUGA: Rekapitulasi Suara di 32 Provinsi Telah Disahkan Oleh KPU

Dia menyampaikan kegiatan pemeriksaan ini sebagai bentuk pencegahan bagi pedagang agar tidak menggunakan bahan berbahaya.

"Disamping kegiatan rutin dalam bentuk pengawasan keamanan pangan," ungkapnya.

Diketahui, wisata kuliner di musim Ramadhan ini, kata Umi, Pasar Wadai Ramadhan yang menyuguhkan ratusan pedagang makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa tentunya harus jadi perhatian serius agar terjamin kesehatannya.

Karenanya, ucap dia, seluruh makanan yang diedarkan harus bebas dari kandungan zat berbahaya, seperti borak atau pun zat pewarna dan minuman yang menggunakan pemanis buatan.

Adapun sampel yang diperiksa yang dicurigai mengandung kandungan berbahaya seperti ayam goreng, tahu bakso, puding merah menyala, kue pare warna hijau pekat, siomay, es buah, mie merah, serta bingka barandam.

"Sejauh yang kita periksa saat ini, Alhamdulillah semuanya tidak ada yang negatif," ujarnya.

Umi menambahkan pemeriksaan juga dilakukan masing-masing puskesmas di wilayah menggelar Pasar Wadai.

"Jika ditemukan akan ditindaklanjuti dengan teguran dan pembinaan dalam bentuk sosialisasi terhadap bahan makanan yang dibolehkan," ujarnya.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2024 telah dimulai pada Senin (4/3/2024) dan akan berlangsung hingga 17 Maret 2024. 

Hal tersebut Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan ampaikan saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi dan kegiatan Gebyar Keselamatan 2024 di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah.

"Tadi sudah digelar apel gelar operasi keselamatan lalu lintas yang akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Maret 2024 secara serentak," ujar Aan dalam keterangannya, Senin.

BACA JUGA: Waktu Pembelajaran Tingkat SMA dan SMK di Kalsel Dipangkas Selama Bulan Ramada

Aan memaparkan beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran dalam operasi keselamatan tahun ini. Misalnya seperti over speed atau kecepatan di atas rata-rata, tidak menggunakan helm, tidak memakai sabuk pengaman, serta perlindungan terhadap anak.

"Kemudian berkendara di bawah pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang, penggunaan ponsel pada saat berkendaraan, melawan arus dan overload, over dimension, itu yang akan menjadi sasaran di samping pelanggaran-pelanggaran yang lainnya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyebut kegiatan akan mulai berlaku sejak 4-17 Maret 2024.

"Korlantas Polri akan menggelar Operasi Keselamatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 4-17 Maret 2024," ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

Eddy pun merincikan 11 pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi target sasaran penindakan oleh petugas yakni berkendara menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur.

Kemudian, berkendara sambil membawa lebih dari satu orang pada sepeda motor, pengendara yang tidak menggunakan helm, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

Selanjutnya ada berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan.

Selain itu, ada juga penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, kendaraan yang melebihi muatan, penggunaan strobo yang tidak sesuai peruntukan, dan penggunaan plat khusus palsu.

Eddy menekankan nantinya seluruh pelanggaran tersebut akan ditindak oleh petugas secara manual ataupun elektronik dengan menggunakan electronic traffic law enforcement (ETLE) statis maupun mobile.