Rumah tidak layani huni banjarmasin

46 Rumah Tidak Layak Huni di Banjarmasin Akan Direhab

Banjarmasin, SUN FM Radio – Jumlah seharusnya lebih dari ini lho, Sun People…

Sebanyak 46 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Banjarmasin akan direnovasi pada 2023 ini.

Dilansir melalui tribunnews, hal ini disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Linjamso dan PK) Dinas Sosial Banjarmasin, Amrullah, Kamis (26/1/2023), waktu setempat.

"Tahun ini sebenarnya yang kami usulkan itu ada 127, namun yang dapat dianggarkan cuma untuk 46 rumah," kata Amrullah.

Jumlah rutilahu yang akan direnovasi ini tersebar merata di seluruh Banjarmasin, berbeda dari 2022 lalu yang banyak dilakukan di Banjarmasin Timur. Disamping itu, cukup banyak yang mengajukan supaya rumahnya direnovasi. Namun banyak juga yang terkendala di persyaratan.

Syaratnya selain terdaftar di Data Kemensos, rumah tidak boleh berada di jalur hijau (bantaran sungai), serta melengkapi surat dari kelurahan setempat.

Pemilik rumah juga wajib melampirkan rencana anggaran biaya (renovasi) yang mana di 2022 lalu angkanya Rp 24 juta, naik jadi Rp 25 juta di 2023 ini per satu rumah. Selain melakukan renovasi pada rutilahu, tahun 2023 ini, Dinas Sosial Banjarmasin juga akan fokus pada penanganan disabilitas yang datanya berjumlah 1121 orang per Juli 2022 silam.

(sumber: tribunnews.com)

Data kemiskinan Banjarmasin

Warga Mampu yang Ngaku Miskin, Dinsos Banjarmasin Bakal Usul Ada Sanksi

Banjarmasin, SUN FM Radio – Ada yang sengaja memalsukan data, nih Sun People..

Angka kemiskinan di kota Banjarmasin merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih tinggi.

Total ada 10.000 jiwa yang akan diusulkan Dinas Sosial Banjarmasin ke pusat. Namun angka itu belum sepenuhnya final mengingat Dinas masih akan melakukan validasi.

Dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Dolly Syahbana, masih banyak data yang tidak sesuai ketika tim melakukan verifikasi ke lapangan.

Karenanya pihaknya bekerja sama dengan instansi lain seperti BPS untuk melakukan verifikasi, ada sejumlah indikator kategori kemiskinan yang berbeda dengan Dinsos yang pada akhirnya membuat data tidak singkron.

Di samping itu, masih ada warga mampu yang mengajukan surat keterangan tidak mampu alias warga miskin.

"Ini salah satu contoh yang kami temukan di lapangan ketika memverifikasi data mereka. Ada yang memfoto rumah orangtuanya, sedangkan rumah dia pribadi, masih layak dan bisa dikategorikan mampu," lanjut Kepala Dinas Sosial.

Ada pula warga yang sengaja belum memperbaharui data mereka, seperti ada anggota keluarga yang meninggal namun dalam Kartu Keluarga itu masih ada.

Pihaknya pun mengusulkan adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur supaya ada sanksi bagi yang memalsukan data.

(sumber: tribunnews.com)

ngemis di medsos

Aksi Ngemis di Medsos Bakal di Pantau Bareskrim

Banjarmasin, SUN FM Radio – Medsos kini lagi marak aksi ngemis online, ya Sun People…

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Siber untuk memantau aksi mengemis yang dilakukan di media sosial.

Dia juga meminta ada penindakan jika ditemukan unsur pidana dari aksi mengemis di media sosial.

"Saya sudah minta Dirsiber (Direktur Tindak Pidana Siber) untuk terus memonitor mana yang kira-kira meresahkan masyarakat, mencederai rasa keadilan masyarakat, tindak saja enggak usah ragu-ragu," disampaikannya kepada beberapa media, Rabu (25/1), waktu setempat.

Dilansir dari sumber, cnnindonesia, secara terpisah, Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap hal yang meresahkan masyarakat.

Jika memang ditemukan unsur pidana dalam suatu kejadian yang meresahkan tersebut, maka Polri akan memproses hukum.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri akan memanggil para konten kreator terkait untuk diberikan edukasi. Selain itu, pihaknya juga akan turut menggandeng Komnas Perempuan hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam proses edukasi tersebut.

(sumber: cnnindonesia.com)

inflansi di Banjarbaru

Sempat Jadi Tertinggi se-Indonesia Tahun Lalu, Tingkat Inflasi Kotabaru Jadi Sorotan

Banjarmasin, SUN FM Radio – Sun People, inflasi tertinggi se-Indonesia ternyata terjadi di Kotabaru, Kalsel!

Menjadi tertinggi se-Indonesia tahun lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel kini soroti tingkat Inflasi yang terjadi disana, yakni Kotabaru.

Pada tahun 2022, Kotabaru menempati peringkat pertama inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,65 persen.

"Tentu peringkat tersebut bukanlah sebuah prestasi yang dapat dibanggakan. Jauh melebihi batas toleransi inflasi nasional sebesar 5 persen," kata Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, Rabu (25/1/2023), waktu setempat.

Dilansir dari sumber, tribunnews, beberapa komoditas pendorong tingginya inflasi di Kotabaru adalah emas perhiasan, tomat, nasi dengan lauk dan bawang merah.

Sementara pendorong inflasi tertinggi dengan andil 0,23 persen adalah beras. Namun faktor tingginya inflasi beras juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalsel.

Rudy menyayangkan, di tengah harga beras yang tinggi, realisasi anggaran perlindungan sosial Pemkab Kotabaru sampai dengan Desember tahun 2022 di bawah 50 persen. Menurutnya, Bupati Kotabaru harus membangun kerja sama internal dan eksternal untuk mengendalikan inflasi.

Kini kedepan bukan hanya Bupati Kotabaru, namun seluruh pihak di Kalsel juga harus berkonsentrasi untuk melakulan mitigasi risiko dan mengurangi dampak inflasi. Setuju kan, Sun People?

(sumber: tribunnews.com)

pemerintah tanah laut membatasi retail modern

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Batasi Jumlah Retail Modern

SUN FM Radio – Retail modern memang dibatasi di beberapa daerah nih, Sun People. Ternyata di Kalsel juga, ya!

Retail modern atau toko swalayan di Kabupaten Tanah Laut (Tala) juga bertumbuh cepat seperti di sejumlah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Saat ini retail modern memang telah menyebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Tala. Sebelas kecamatan yang ada di daerah ini, telah hadir retail modern tersebut.

Terbanyak berada di Kota Pelaihari. Sedangkan di luar wilayah kota, sebaran terbanyak berada di jalur Jalan Trans Kalimantan seperti pada jalur Pelaihari ke arah Banjarmasin dan jalur Pelaihari ke arah Kintap.

Keberadaan retail modern tersebut, selain membuka alternatif berbelanja bagi warga, juga membuka lapangan kerja.

Termasuk menjadi alternatif pasar bagi pelaku industri kecil menengah terutama yang memproduksi aneka makanan kering dalam kemasan.

Dilansir melalui tribunnews.com, bahwa jumlah dan batasan retail per kecamatan di Kabupaten Tanah Laut sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Tanah Laut. Ini disebutkan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan (Diskopdag) Kabupaten Tala, H Syahrian Nurdin.

Perbup tersebut bernomor 88 tahun 2020. Perbup ini tentang perubahan atas Perbup Tala nomor 45 tahun 2018 tentang izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

(sumber: tribunnews.com)