Banjarmasin, Sun FM Radio – Sebanyak 250 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang fresh graduate akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). Proses seleksi, katanya, akan dimulai Maret mendatang.

"Presiden kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN menyeluruh, kita sedang matangkan ini. Termasuk formasi pemerintah pusat sebanyak 250 ribu fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta-talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tes untuk mereka," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

BACA JUGA: Kasus DBD di Tapin Tembus 99 Kasus, 3 Orang Meninggal

Azwar mengatakan pihaknya saat ini tengah berkonsolidasi dengan kementerian/lembaga untuk mendata kebutuhan formasi CPNS.

Selain itu, Azwar mengatakan Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat lokal diberikan ruang khusus sebagai ASN di IKN.

"Kita lagi diskusikan bersama pak presiden," katanya.

Sebelumnya, Azwar mengatakan PNS untuk IKN baik yang dipindahkan maupun diisi dari jalur rekrutmen CPNS 2024 akan diseleksi ketat.

Menurutnya, pemindahan PNS ke IKN tidak hanya memindahkan SDM semata, tetapi mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

Karena itu, ia berharap seleksi ketat ini menghadirkan birokrasi terbaik dari aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, serta implementasi pelayanan publik.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Kasus Demam Berdarah Dengeu (DBD) di Kabupaten masih tinggi di pekan terakhir Januari 2024. 

Tercatat 99 kasus dan 413 terinfeksi DBD yang tersebar di 13 wilayah kerja. 

Disampaikan Kabid Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tapin, Puji, hingga pekan ke-4 ini juga telah terdapat tiga orang meninggal dunia akibat DBD. 

BACA JUGA: Banjarmasin Menjadi Kota Toleransi di Indonesia

"Ketiganya masing-masing dari Kecamatan Bakarangan, Binuang dan Margasari," ujar Puji. 

Adapun rentang usia yang paling dominan diserang nyamuk Aides aegypti ini adalah anak-anak. 

Lebih lanjutnya, Puji pun mengatakan penyebab kematian warga yang terserang DBD dikarenakan mungkin sudah syok, hingga keterlambatan membawa ke fasilitas kesehatan. 

Menurutnya, mereka yang terserang DBD gejalanya seperti pelana kuda yang bisa meningkat tinggi drastis dan dua tiga hari kemudian menurun. 

"Nah saat turun ini kadang dikira sudah sembuh, sehingga buru-buru meninggalkan perawatan. Padahal belum bisa dianggap sembuh total," ucapnya. 

Puji pun menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya penanganan dengan sosialisasi berbagai media secara masif, termasuk bersama lintas sektor di kecamatan dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). 

Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kasus DBD, pihaknya juga selalu mengingatkan pentingnya 3M. Adapun 3M tersebut adalah Y menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air dan mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat bersarang nyamuk Aedes Aegypti.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 dari Setara Institute fo Democracy and Place. 

Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dari Ketua Badan Pengurus Setara Institute for Democracy and Place, Dr Ismail Hasani, SH MH, di Candi Singasari Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (30/01).

BACA JUGA: Pembangunan Embung Gunung Kupang Sebabkan Rumah Warga Retak

Penghargaan IKT kategori Kebijakan Toleran Terbaik tahun 2023 tersebut diberikan kepada pemerintah kota berjuluk seribu sungai ini lantaran dari hasil pengukuran yang telah dilakukan institute tersebut, kota Banjarmasin dinilai berhasil dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.

“Setara Institute telah menyelesaikan penyusunan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, dimana pengukuran ini sebagai upaya kolektif dalam pengukuran pemajuan toleransi secara continue di 94 kota,” ujar Ismail Hasani, dalam suratnya.

Apalagi, lanjutnya, selain dilakukan pengukuran tersebut, hal yang pendukung lain yang menjadi bukti Pemerintah Kota Banjarmasin sangat peduli dengan toleransi kehidupan bermasyarakat adalah dengan diterbitkannya Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Menanggapi penerimaan penghargaan tersebut, H Ibnu Sina menyatakan apresiasi atas terselenggaranya pengukuran pemajuan toleransi secara continue di 94 kota di Indonesia tersebut.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Masyarakat dihebohkan oleh kabar soal pembayaran uang kuliah yang bisa diakses melalui pinjaman online (pinjol) yang ditawarkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Berita ini bermulai dari unggahan viral di media sosial. 

Unggahan tersebut menampilkan foto pamflet yang berisi informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola oleh pihak ketiga.

BACA JUGA: Ruai Rindu Meratus Jadi Bagian dari 110 Kharisma Event Nusantara 2024

Pada pamflet itu terdapat informasi program cicilan 6-12 bulan. Proses pengajuan dilakukan tanpa down payment (DP) dan jaminan apa pun, layaknya aplikasi pinjol lainnya.

Menanggapi berita tersebut, Kepala Humas ITB Naomi Haswanto membenarkan kampusnya menggunakan lembaga keuangan untuk membantu pembayaran kuliah bagi para mahasiswanya.

Kerja sama, lanjut Naomi, dilakukan dengan lembaga keuangan yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterangan resminya, pihak ITB menjelaskan bahwa mahasiswa dapat melakukan pengisian Formulir Rencana Studi (FRS) pada Sistem Informasi Akademik (SIA) setelah memenuhi UKT Semester II 2023/2024 dan UKT semester sebelumnya.

Mahasiswa memiliki banyak pilihan metode pembayaran, baik melalui layanan virtual account, kartu kredit, dan via lembaga non-bank khusus pendidikan yang telah terdaftar dan diawasi OJK.

Khusus bagi mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran, ITB menyediakan prosedur pengajuan keringanan dan cicilan UKT pada setiap semester bagi mahasiswa.

"Agar publik mendapatkan gambaran yang utuh, ITB menyampaikan bahwa pada bulan Desember 2023, sebanyak 1.800 orang mahasiswa telah mengajukan keringanan UKT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.492 orang mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mencicil Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), 184 orang mahasiswa diberikan kebijakan penurunan besaran UKT untuk satu semester, dan 124 orang mahasiswa diberikan penurunan besaran UKT secara permanen sampai yang bersangkutan lulus dari ITB," ungkapnya.

ITB sendiri mengaku telah bekerja sama dengan aplikasi pinjol Danacita sejak 2023 untuk pembayaran kuliah mahasiswa.

Sementara itu, Ketua Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK Sarjito mengatakan, metode pembayaran biaya kuliah dengan cicilan justru akan semakin membebani mahasiswa.

"Jika ada kewajiban untuk membayar UKT harus pakai pinjol, menurut hemat saya tidak bijaksana karena mahasiswa, meskipun memenuhi kewajiban membayar UKT kampus, namun menjadi punya kewajiban ke pinjol yang tentu akan membebani mahasiswa yang belum tentu dapat melunasinya," ujarnya seperti dikutip dari detiknews, Jumat (26/1).

Setali tiga uang, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman juga mengatakan pihaknya tengah mendalami masalah yang viral tersebut dengan meminta keterangan Danacita.

"Sedang kami dalami info ini, antara lain dengan minta penjelasan dari platform yang bersangkutan," kata dia.

Selain OJK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta rektor ITB mencari solusi skema pendanaan yang baik.

"Saya memberikan arahan ke pimpinan ITB untuk mencarikan solusi yang baik. Jangan sampai mahasiswa terjerat utang di atas kemampuannya. Semoga segera ada solusi," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Diktiristek Nizam kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/1).

Nizam mengingatkan, misi perguruan tinggi negeri (PTN) adalah untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif.

Oleh karena itu, tidak boleh ada anak yang tidak dapat melanjutkan kuliah hanya karena alasan ekonomi.

"Kami meminta agar kampus mencari solusi skema pendanaan yang baik, aman, dan tidak menambah masalah ekonomi mahasiswa, serta untuk melindungi mahasiswa dari jeratan utang," katanya.