Banjarmasin, Sun FM Radio – Jembatan penghubung Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu ramai diperbincangkan di masyarakat dan soroti Pemprov Kalsel. 

Beredar proses pembangunan kabar jembatan yang mangkrak ini akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel.

Kadis PUPR Kotabaru, Suprapti Tri Astuti menjelaskan bahwa Bupati Kotabaru Sayed Jafar telah menghadiri dan menandatangani MoU dengan Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanah Bumbu sebagai tanda jembatan ini akan dilanjutkan.

BACA JUGA: 90 Persen Anak di Pulau Jawa Beresiko Terpapar Timbal

Isi MoU itu tentang kesepakatan penganggaran untuk masing-masing daerah dengan cara memberikan hibah ke Pemprov Kalsel yang akan melanjutkan pembangunan nanti.

“Dalam kesepakatan itu, Kotabaru Rp100 miliar per tahun, Tanah Bumbu Rp100 miliar per tahun, dan Pemprov Kalsel Rp250 miliar per tahun,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel sudah berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan ini. Bahkan anggaran sebesar Rp300 miliar sudah disiapkan melalui APBD Kalsel tahun ini.

Persoalannya hanya pada adanya review ulang dari Komisi Keselamatan Jembatan Panjang (KKJP). Ini terjadi pasca dilakukannya perubahan tinggi jembatan dari 40 meter menjadi 30 meter.

Lebih lanjuynya, review ulang juga berkaitan dengan perubahan harga bahan material yang digunakan dalam desain baru. 

Banjarmasin, Sun FM Radio – Para peneliti dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa 90 persen anak terpapar timbal dalam kadar timbal darah (KTD) yang melebihi batas rekomendasi WHO.

Dari jumlah tersebut sekitar 3,4 persen anak yang memiliki KTD melebihi batas rekomendasi WHO membutuhkan terapi.

Kajian terhadap lebih dari 500 responden anak berusia 12-59 bulan menampilkan hasil bahwa dari anak yang memiliki KTD ≥ 20 µg/dL, sebanyak 34 persen mengalami anemia.

Sementara, anak dengan KTD ≥ 20 µg/dL yang disertai anemia, 14 persen-nya mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Anak dengan KTD ≥ 20 µg/dL dan anemia berisiko 4 kali lipat mengalami keterlambatan tumbuh kembang.

BACA JUGA: Pemprov Kalsel Ambil Alih Proses Pembangunan Jembatan ke Kotabaru yang Mangkrak

Penelitian ini dilakukan di lima desa di Indonesia, yakni Desa Kadu Jaya (Tangerang), Desa Cinangka (Bogor), Desa Cinangneng (Bogor), Desa Pesarean (Tegal), dan Desa Dupak (Surabaya).

Diseminasi yang diadakan pada Rabu (11/1), di Gedung IMERI-FKUI, tersebut bertujuan untuk menyebarkan informasi seputar penyebab paparan timbal serta dampak buruknya bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Lebih lanjutnya, para peneliti juga melakukan penulusaran terhadap sumber paparan timbal tersebut.

Adapun hasilnya adalah tingginya KTD anak dipengaruhi oleh bapak atau orang tua yang memiliki KTD tinggi serta cemaran timbal pada tanah di lokasi bermain anak.

Cemaran ini dipengaruhi oleh aktivitas industri, salah satunya adalah daur ulang aki bekas yang tidak sesuai standar.

Sebagai infomrasi, timbal merupakan unsur logam berat yang berbahaya untuk manusia terlebih pada anak-anak.

Timbal berbahaya untuk kesehatan karena kandungan racun di dalamnya yang tinggi.

Adapun cara mengantisipasi dan upaya pencegahan paparan timbal adalah dimulai dari tingkat rumah tangga yaitu dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, masyarakat diimbau agar mengetahui apa saja yang berpotensi menimbulkan pajanan timbal serta upaya pencegahannya.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Kawasan Jalan Lambung Mangkurat Kecamatan Banjarmasin Tengah akan bebas dari parkir. Keputusan ini merupakan hasil kesepatakan rapat bersama antara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banajrmasin akhir tahun lalu.

BACA JUGA: TNI Perketat Pengamanan di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Pelaksanaan penertiban tersebut akan berlangsung pada Minggu (14/1/2024) dini hari.

Ada beberapa instansi yang ikut terlibat dalam penertiban ini yakni Satpol PP Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan, Kecamatan dan dan Kelurahan, TNI, serta Dinas Perhubungan Kota Banajrmasin.

Penertiban parkir di Kawasan Jalan Lambung Mangkurat ini berdampak pada pedagang yang berada di kawasan Pasar Minggu Pagi.

Namun, Pemerintah Kota Banajrmasin menegaskan bahwa di kawasan tersebut khususnya bundaran tugu Adipura dan di sepanjang Jalan Lambung Mangkurat steril parkir.

Apalagi, sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan jika kawasan tersebut kawasan tertib lalu lintas. Artinya tidak boleh ada yang parkir di Jalan Lambung Mangkurat.

Para pedagang yang terdampak akan dipanggil oleh pihak Pemko Banjarmasin untuk membahas permasalahan ini.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini membuat TNI mulai memperketat pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon menyebut kerusuhan di Papua Nugini tersebut berpotensi akan berpengaruh terhadap situasi pertahanan dan keamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

BACA JUGA: Pemko Banjarmasin Mulai Lakukan Penertiban Parkir di Kawasan Jalan Lambung Mangkurat

"Kerusuhan yang terjadi di PNG perlu kita antisipasi, jangan sampai berimbas mengganggu situasi keamanan di perbatasan," kata Richard dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (14/1).

"Kalian yang jaga di perbatasan ini harus lebih waspada lagi, terkait lintas negara, eksodus masyarakat PNG, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba maupun tindak ilegal lainnya," lanjutnya.

Pada Senin (8/1) lalu, Richard diketahui melaksanakan kunjungan ke Komando Utama (KOUT) Satgas Pamtas Yonif 122/TS, di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Pada kesempatan itu, Richard menyampaikan tugas pengamanan perbatasan Yonif 122/TS adalah untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, baik melalui kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dengan tetap mengedepankan faktor keamanan.

"Seperti perintah Panglima TNI yaitu 'TNI yang prima', bertugas harus mengikuti aturan dan perundangan, namun jangan karena mengutamakan kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial di lapangan, kalian tidak waspada, lengah dan tidak disiplin," ucap Richard.

Lebih lanjut, Richard menyebut keberadaan Satgas ini juga untuk membantu Pemda dan masyarakat agar lebih bersinergi terkait dengan pengamanan pelintas batas ilegal.

"Mewaspadai penyelundupan narkoba antara negara, eksodus masyarakat PNG, penjual senjata api ilegal dan kegiatan ilegal lainnya dengan cara melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, seperti pengobatan masyarakat, menjadi guru, berkebun dan lain-lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, kerusuhan di Papua Nugini bermula setelah sekelompok tentara, polisi, dan sipir, melakukan pemogokan usai pemotongan gaji tanpa alasan.

Akibat dari kerusuhan itu, pemerintah Papua Nugini menetapkan status darurat selama 14 hari. Mereka juga mengerahkan tentara di jalan-jalan untuk berjaga.