Banjarmasin, Sun FM Radio – Mulai 1 Januari setiap pembelian LPG 3kg wajib memakai KTP dan KK. Jadi, hanya orang yang terdaftar yang bisa membeli LPG bersubsidi ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengimbau masyarakat yang belum terdata agar segera mendaftar sebelum beli LPG 3 Kg.

BACA JUGA: Masuk Puncak Musim Hujan, Kalsel Waspadai Banjir

Ia menjelaskan untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di penyalur atau pangkalan resmi.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK," ungkap Tutuka dalam keterangan resmi, Selasa (19/12).

a menyebut langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran.

Kebijakan ini, imbuh Tutuka, bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

Tutuka meyakinkan masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi konsumen. PT Pertamina menjamin data konsumen LPG 3 Kg yang sudah terdaftar dan terdata di merchant app Pertamina akan terlindungi sesuai ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kementerian ESDM mencatat hingga November 2023, ada 27,8 juta pengguna LPG 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur atau pangkalan resmi.

"Untuk memaksimalkan proses pendataan LPG tabung 3 kg tersebut, pemerintah mendorong agar para pengguna LPG tabung 3 kg yang belum terdata untuk segera mendaftar," Tutuka menegaskan.

Menurutnya, pendataan pengguna LPG gas melon ini dilakukan sejak 1 Maret hingga 31 Desember 2023. Distribusi LPG 3 kg harus tepat sasaran mengingat LPG bersubsidi ini merupakan barang penting sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Berdasarkan data Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan di Kalsel terjadi pada Desember 2023 hingga Februari 2024.

 Hal ini membuat intensitas hujan akhir-akhir ini cukup tinggi. Akibatnya sejumlah wilayah sempat terendam, seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Banjarbaru.

BACA JUGA: Chanyeol EXO Akan Gelar Fancon di Jakarta Pada 9 Maret 2024

Analis Meteorologi Geofisika pada Stasiun Klimatologi Banjarbaru, Muhammad Arif Rahman mengatakan, potensi curah hujan di periode puncak musim hujan saat ini diprakirakan masuk dalam kategori tinggi dengan nilai 300-500 milimeter.

“Sehingga kami harap masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan dampaknya,” ujarnya, Senin (18/12) siang.

“Karena tak hanya banjir, tapi bencana lain seperti tanah longsor, angin kencang, juga kemungkinan besar akan terjadi di beberapa daerah,” tambahnya.

Arif memaparkan, kondisi itu disebabkan aktivitas siklon tropis Jelawat di Laut Filipina yang menimbulkan konvergensi di Kalimantan.

Lebih lanjutnya, pada awal Desember tadi, BMKG Stasiun Klimatologi sudah mengeluarkan data peringatan dini mengenai potensi curah hujan tinggi yang terjadi di Banua.

Selama Desember ada 28 kecamatan dari 6 kabupaten/kota di Kalsel yang berada dalam zona oranye, alias masuk berstatus siaga. Sedangkan wilayah lainnya masuk dalam zona kuning atau waspada.

Kemudian, pada Januari 2024, jumlah wilayah yang berstatus siaga, hanya tersisa satu wilayah saja yakni Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut. Sisanya masuk dalam zona kuning dan hijau.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berupaya memberikan kredit rumah murah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) alias tenaga kerja Indonesia (TKI).

Rencana itu tengah dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Saya juga mendapat laporan, bahwa saat ini BP2MI bekerja sama dengan Kementerian PUPR tengah mengupayakan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para pekerja migran," katanya di peringatan Hari PMI Internasional 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

BACA JUGA: 3.245 ASN Akan Mulai Dipindahkan ke IKN Per Juli 2024

Ma'ruf mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para PMI baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dukungan yang telah diberikan pemerintah katanya antara lain pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan.

Kemudian fasilitas jalur cepat keimigrasian di delapan bandara internasional di Indonesia, penerbitan surat kepercayaan negara untuk menjamin hak-hak pekerja migran, serta keringanan biaya pengiriman barang milik pekerja migran.

Ma'ruf mengatakan sejak 2007 hingga Desember 2023, jumlah PMI mencapai 4,8 juta orang. Mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara.

"Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas," katanya.

Karena begitu pentingnya peran PMI, Ma'ruf menekankan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri

Banjarmasin, Sun FM Radio – Pemerintah akan memindahkan 3.245 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada tahap pertama akan berlansung mulai Juli 2024 hingga November 2024. 

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan ASN yang bertugas di IKN akan mendapatkan tempat tinggal yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," kata Anas dalam keterangannya, Sabtu 16 Desember 2023.

BACA JUGA: Harga Rokok Akan Naik Per 1 Januari 2024

Untuk itu, dia meminta setiap kementerian/lembaga mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.

Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Selain itu, pemindahan ke IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurut dia, proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.

"Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Anas.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).

Anas menambahkan saat ini pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus kepada ASN yang dipindahkan ke IKN. Sesuai dengan PP No. 7/1977 apabila ada alasan-alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur dengan peraturan presiden.