Banjarmasin, Sun FM Radio – Pada 2024, alokasi dana desa meningkat menjadi Rp71 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp70 triliun.
Untuk alokasi dana desa di Kalsel mendapat jatah Rp1,4 triliun yang akan disalurkan ke 1.871 desa dari 11 kabupaten di Kalsel.
BACA JUGA: Kesimpulan Sengketa Hasil Pilpres 2024 Tim Anies, Prabowo, Ganjar, Serta KPU
Nantinya, masing-masing desa mendapat dana bervariasi. Besarannya mulai 800 hingga 900 juta rupiah.
Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah usai Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang Apdesi Provinsi Kalsel Periode 2023-2028, di Pendopo Agug Ardji Kriyo Sentono Rumah Makan Pawon Tlogo, Barito Kuala, Rabu (17/4/2024).
Faried mengatakan, dana desa telah disalurkan pada awal tahun tadi. Bahkan, 20 desa di Kalsel masuk yang paling cepat secara nasional dalam proses penyaluran dana desa.
“20 Desa dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi penyalur pertama dana desa tahun ini di Kalsel. Bahkan, salah satu yang tercepat dari delapan kabupaten di Indonesia,” katanya.
Tahun ini penyaluran dana desa akan dibagi menjadi dua tahapan penyaluran. Tahap pertama sebanyak 60 persen, kedua sebesar 40 persenz
Penetapan anggaran dana desa harus mencantumkan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani di desanya. Kemudian, mencantumkan program penurunan stunting, dan perekaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
“Peningkatan anggaran dana desa ini, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel,” kata Faried.
Di sisi lain, Faried menekankan Apdesi Provinsi Kalsel untuk menguatkan komitmen mendampingi dan mengawal pembangunan di tingkat desa. Hal tersebut sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
“Apdesi harus bisa menguatkan sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel serta seluruh perangkat desa, guna mewujudkan kesejahteraan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan,” tuturnya.
Faried juga meminta, Apdesi dapat melibatkan masyarakat desa untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana dan kemajuan pembangunan desa.
“Ruang untuk korupsi harus diminimalisasi dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan sehingga Apdesi dapat memberikan edukasi kepada seluruh aparatur desa agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran,” tekannya.
Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya menambahkan, Apdesi memiliki peran dalam mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa.
“Apdesi bertanggungjawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala Desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran,” kata Surta.
Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Provinsi Kalsel terpilih, Ahmad Rijali Nasution berkomitmen akan membangun relasi dan koordinasi antar pemerintahan desa.
Hal itu agar mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin berkembang dan maju.