Banjarmasin, SUN FM Radio – Pemerintah katanya sudah membatasi penduduk nih sun people, agar tidak sepadat Jakarta.

Kementerian PPN/Bappenas mengklarifikasi berita soal populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibatasi hanya 1,9 juta orang. Bappenas menjelaskan jumlah penduduk IKN tidak dibatasi 1,9 juta orang tetapi diperkirakan mencapai jumlah tersebut.

Perkiraan jumlah penduduk di IKN tersebut sesuai dengan perhitungan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan. Sidik juga mengklarifikasi terkait pemindahan tahap pertama ke IKN pada 2024 yang diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI.

Diketahui sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan populasi penduduk di IKN Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN hanya 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari CNN.

(sumber: cnnindonesia.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio Banjarmasin – Ternyata kelangkaan blanko untuk pendaftaran KTP mulai dirasakan tidak hanya di luar daerah nih, Sun people. Kabarnya di wilayah Kalimantan Selatan pun juga merasakan hal yang sama, salah satunya di Kabupaten Banjar.

Seperti informasi dari Tribunnews, menipisnya blangko KTP elektronik  juga dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Azwar mengatakan ketersedian blangko KTP Elektronik terjadi di seluruh Indonesia.

Hal tersebut juga sudah divalidkan dengan adanya surat keterangan dari Dirjen Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri kepada Disdukcapil Banjar, perihal kelangkaan blangko KTP elektronik yang terjadi di seluruh Indonesia hingga awal tahun 2023.

Menurut Azwar ada dua cara yang akan diterapkan pihaknya menyikapi kelangkaan, pertama bertanya dengan pemohon KTP elektronik, apakah memiliki handphone android atau smartphone untuk KTP digital.

"Jika memiliki handphone android atau smartphone, diberikan layanan otentikasi untuk KTP digital. Kedudukan sama dengan KTP elektronik," ujar Azwar.

Kemudian cara kedua, apabila pemohon KTP elektronik yang tidak memiliki handphone android atau smartphone, tetap dilayani.

Azwar mengaku awal pekan depan, pelayanan KTP digital disosialisasikan. Itu karena stok blangko KTP elektronik tak sampai 100 keping.

(sumber: tribunnews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Perusahaan global lagi-lagi melayangkan kebijakan PHKnya nih, sun people.

Dimana perusahaan induk Google yakni Alphabet akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribu karyawan yang kinerjanya buruk.

Dilansir dari Independent, sistem manajemen kinerja baru perusahaan dapat membantu manajer memecat ribuan karyawannya yang berkinerja buruk mulai awal tahun depan. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi jumlah insentif dan stock award yang diberikan kepada karyawan.

Disisi lain, perusahaan ini menunjukkan penurunan laba, sehingga kepala Google, Sundar Pichai mendesak karyawannya untuk bekerja lebih produktif.

Badai PHK tengah melanda perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, mulai dari Amazon, Meta, hingga Twitter. Sejumlah perusahaan teknologi itu melakukan PHK karena menghadapi kesulitan ekonomi

(sumber: kontan.co.id)

Banjarmasin, SUN FM Radio - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengimbau warga yang belum menerima bantuan gempa Cianjur agar melapor kepada petugas. Sebab, kata dia, tim BNPB masih dalam proses pendistribusian bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

Suharyanto mendapati banyak laporan mengenai sejumlah warga yang belum mendapat bantuan. Ia menjelaskan BNPB akan semaksimal mungkin mendistribusikan bantuan kepada seluruh warga yang terdampak.

"Kami saat ini terus mendistribusikan logistik kepada para korban. Banyak tim yang kami arahkan ke daerah-daerah serta pos pengungsian utama yang kami distribusikan bantuan."

Kendati demikian, Suharyanto mengakui banyak kendala yang dihadapi oleh BNPB dalam proses pendistribusian. Utamanya, kata dia, problem yang paling banyak menghambat proses pendistribusian tersebut adalah susahnya akses jalan ke daerah-daerah terpencil.

"Banyak kita temui daerah-daerah yang terdampak memiliki akses jalan yang kecil, sehingga mobil-mobil pengangkut bantuan kesulitan untuk masuk," ujar dia.

(sumber: tempo.co)