Banjarmasin, SUN FM Radio Banjarmasin – Pemprov memilih untuk tetap memanfaatkan PJU standar, nih sun people. Katanya agar dana yang sudah dialokasikan dapat memaksimalkan pemasangan PJU. Hal ini juga didukung oleh kondisi jalan umum di sebagian wilayah masih minim akan penerangan, terutama jalan provinsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 merencanakan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) di 413 titik di jalan provinsi.

Ternyata, titik PJU ini dua kali lipat lebih banyak dari rencana awal yang diusulkan Dinas Perhubungan Kalsel ke DPRD Kalsel. Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah mengatakan, pemasangan PJU ini diambil dari APBD 2023 yang baru saja ditetapkan.

Sebelumnya Dinas Perhubungan hanya menganggarkan untuk 200 lebih titik PJU untuk jenis Smart PJU. Namun, ketika dihitung ulang dengan menggunakan PJU seperti yang sudah ada, Jumlah PJU bisa dipasang di 413 titik.

"Anggarannya itu sekitar Rp 10 miliar untuk PJU, dan sebelumnya dengan smart PJU untuk satu titik itu anggarannya Rp 43 juta, serta  fokus pada Jalan Trikora dan kawasan perkantoran Setdaprov Kalsel," urainya.

Pihaknya, meminta agar PJU nya yang seperti sebelumnya saja, tidak perlu yang smart PJU, terpenting agar lebih banyak jalan provinsi yang bisa mendapatkan PJU.

(sumber: tribunnews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Boleh dicontoh nih sun people datang dari Spanyol, yang mana mereka membentuk UU ini sebagai bentuk komitmen untuk menanggapi krisis lingkungan karena masalah sampah.

Diloloskan pada April lalu, undang-undang baru yang mengatur pembuangan sampah di Spanyol akan berlaku penuh pada tahun 2023. Restoran sekarang diharuskan menyediakan air keran gratis kepada pelanggan untuk mengurangi limbah dari botol air plastik.

Spanyol adalah produsen botol sekali pakai terbesar kelima di Uni Eropa, demikian menurut riset Greenpeace. Dan sangat sedikit yang didaur ulang. Indeks Sampah Global 2022 menemukan bahwa Jerman menghasilkan lebih banyak sampah daripada Spanyol — 632 kilogram dibanding 455 kilogram per kapita — tetapi setengah dari sampah ini didaur ulang, sedangkan kuota Spanyol hanya berjumlah 86 kilogram per orang.

Pajak baru dikenakan pada wadah plastik sekali pakai dan satu lagi pada limbah yang dikirim ke tempat pembuangan sampah atau untuk dibakar. Tujuannya adalah untuk membantu Spanyol mengurangi jumlah sampah yang diha silkannya hingga 15% dari tingkat tahun 2010 pada tahun 2030.

(sumber: detik.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa Cianjur, termasuk gempar periodik 20 tahunan. Dengan itu gempa Cianjur bisa saja kembali terjadi dalam 20 tahun mendatang.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan gempa di Cianjur dengan magnitudo cukup tinggi juga pernah terjadi 20 tahun sebelumnya.

"Dari analisis kajian BMKG, ini merupakan gempa dengan periode ulang kurang lebih 20 tahun. Sebelumnya tahun 2000 yaitu 22 tahun lalu, dan sebelumnya lagi tahun 1982," kata Dwi dalam konferensi beberapa waktu yang lalu.

Dwikorita mengatakan gempa dengan magnitudo cukup tinggi di Cianjur sudah terjadi selama enam kali.

Tiga periode sebelumnya terjadi dengan rentang waktu puluhan tahun. Sementara tiga periode terakhir terjadi dengan rentang waktu 20 tahunan.

Dwikorita mengimbau agar warga setempat mulai belajar dan membangun konstruksi rumah yang antigempa. Masyarakat juga diimbau agar tidak membangun rumah di lokasi rawan longsor seperti lereng perbukitan.

(sumber: cnnindonesia.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Sudah sejak seminggu yang lalu nih kita ngikutin kabar dari penggarapan film pemerintah kota, yakni Jendela Seribu Sungai (JSS). Bahkan Komisi II DPRD pun menolak untuk menjalankan penggarapan film tersebut nih, sun people. Bukan tanpa alasan, dimana pihak DPRD merasa tidak dikabarkan terkait dengan penggarapan ini, terlebih anggaran yang disusun terlalu besar.

Kabar terbaru, meskipun sempat diminta disetop, penggarapan film Jendela Seribu Sungai (JSS) oleh Pemko Banjarmasin dipastikan tetap berlanjut.

Seperti diketahui permintaan penghentian penggarapan film ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah karena nominal anggaran dinilai terlalu besar yakni Rp 6,6 Miliar. Meskipun demikian, Komisi II DPRD Banjarmasin tidak lagi akan meminta penggarapan film ini dihentikan.

Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Iwan Fitriadi pun mengisyaratkan bahwa pembuatan film JSS ini akan tetap berlanjut.

Terlebih lagi lanjutnya, hal ini pun juga sudah ditegaskan oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina kepada awak media sebelumnya.

Gimana nih tanggapan kamu, sun people? Semoga penggarapan yang sudah direncanakan ini akan berjalan lancar bahkan bisa memberikan dampak untuk meningkatkan potensi lokal ya.

(tribunnews.com)