kabupaten kotabaru

Makan Gratis di Hari Jadi Ditiadakan, Ketua DPRD Terima Banyak Kritikan Masyarakat Kotabaru

Banjarmasin, SUN FM Radio – Warga Kotabaru sudah antusias banget dengan adanya makan gratis nih, Sun People, tapi…

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos dilansir dari tribunnews, mengapresiasi persiapan hingga terlaksananya peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-73 Kabupaten Kotabaru pada Sabtu (20/5), waktu setempat di lapangan Siringlaut.

Walau demikian, Syairi mengakui ada masukan dan kritik masyarakat terkait perayaan Harjad yang dalam beberapa tahun terakhir meniadakan makan gratis secara massal.

"Kritik ini juga dalam rangka perbaikan pelaksanaan event Harjad Kabupaten Kotabaru," kata Syairi. 

BACA JUGA: Meriahnya Wujud Apresiasi Bagi Musikus Banua

Infonya nih Sun People, makan gratis untuk masyarakat pengunjung dalam dua tahun terakhir memang ditiadakan oleh panitia, disisi lain menurut Syairi, padahal pihaknya di DPRD akan memback up apapun kegiatan dilaksanakan panitia.

Diakuinya kegiatan seperti makan gratis yang dikiritisi masyarakat sebuah hal yang membangun dan sebelumnya menjadi tradisi saat peringatan Harjad Kotabaru. Peringatan Harjad Kabupaten Kotabaru kental dengan pesta rakyat. Seban adanya makan gratis akan lebih terjalin silaturahmi pemerintah dengan masyarakat.

(sumber: tribunnews.com)

 
dosen non pns

Dosen Tetap Non PNS Tuntut Diangkat Menjadi ASN

Banjarmasin, SUN FM Radio – Mereka juga tenaga pendidik yang ingin diperhatikan, Sun People. 

Para dosen tetap non-PNS (DTN-PNS) dari kampus negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Kementerian Agama menuntut agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan dalam beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Selasa (16/05) kelompok DTN-PNS ini sudah melakukan aksi di depan Istana Negara, Sun People, yang mana tujuannya untuk menyuarakan tuntutan tersebut. 

BACA JUGA: Vaksinasi Covid untuk Bayi Bakal Dimulai Tahun Depan

Mereka menilai ada ketidakadilan dalam upaya pemerintah menyelesaikan tenaga non PNS/ASN. Pemerintah dikatakan bersikap tidak adil pada profesi tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan dalam pengadaan CASN PPPK 2022. Para dosen tetap non PNS juga termasuk tenaga pendidik yang seharusnya mendapat prioritas yang sama, Sun People.

Tentu adanya harapan agar pengangkatan dosen tetap non PNS tersebut bisa dipermudah seperti rekrutmen guru PPPK, di mana dalam penilaiannya hanya melalui observasi dari pimpinan langsung.

(sumber: tempo.co)

 
Vaksin covid bayi

Vaksinasi Covid untuk Bayi Bakal Dimulai Tahun Depan

Banjarmasin, SUN FM Radio – Kini vaksin untuk Bayi diprogramkan, Sun People.

Meski status darurat Covid-19 telah dicabut oleh organisasi kesehatan internasional WHO beberapa waktu lalu, namun hingga kini kasus penyakit ini masih didapati, juga di Banjarbaru.

BACA JUGA: Sebagai Tahap Pertama di 2023, Pemko Banjarmasin Renovasi 38 Rumah

Dilansir dari sumber, Radarbanjarmasin, Epidemiolog Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarbaru, Edi Sampana mengatakan, para ahli menyebutkan bahwa virus Covid-19 yang sebelumnya merupakan pandemi lambat laun akan berubah menjadi endemi. Artinya, ia menegaskan bahwa Covid-19 tidak hilang dan tetap beredar meski status kedaruratan tersebut dicabut oleh WHO.

Apalagi kabarnya tahun depan vaksinasi (Covid-19) pada bayi dimulai, ya Sun People. Namun, disamping itu, masih belum bisa dipaparkan lebih lanjut bagaimana juknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada bayi di Banjarbaru.

Jika melihat informasi yang dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), bayi berusia mulai dari 6 bulan dan anak-anak kini sudah bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Pemberian vaksin untuk anak-anak dan bayi berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ya Sun People.

(sumber: radarbanjarmasin.com)

 
pemko banjarmasin

Sebagai Tahap Pertama di 2023, Pemko Banjarmasin Renovasi 38 Rumah

Banjarmasin, SUN FM Radio – Program untuk masyarakat kota Banjarmasin, Sun People.

Pemerintah kota Banjarmasin kini menjalankan program renovasi rumah tidak layak huni. Ada 38 rumah tidak layak huni yang bakal direnovasi Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin di tahap pertama tahun 2023 ini.

Dalam pelaksanaan program itu, masing-masing pemilik rumah bakal menerima dana renovasi rumah sebesar Rp25 juta. Angka di tahun ini naik Rp1 juta jika dibandingkan dengan tahun lalu, Sun People. 

BACA JUGA: Penonton Konser Coldplay Diimbau Booster Vaksin Covid

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan dari Dinsos Banjarmasin, Amrullah angkat bicara terkait program ini. Menurutnya, secara keseluruhan hingga di tahun 2023, usulan renovasi rumah tidak layak huni mengalami peningkatan.

Untuk diketahui, nih Sun People, wilayah yang paling banyak mendapatkan program bantuan renovasi rumah tidak layak huni itu ada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Alasannya, tingkat kemiskinan di kawasan tersebut juga cukup tinggi.

(sumber: radarbanjarmasin.com)

 
gubernur lampung

Gubernur Lampung Minta Wartawan Tak Rekam Kegiatannya: Berbahaya

Banjarmasin, SUN FM Radio – Berbahaya karena bisa jadi viral lagi nih perkiraan dari Pak Gubernur Lampung, Sun People. 

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melarang wartawan untuk mengambil gambar atau rekaman saat kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 di Hotel Springhill Golden Tulip, Bandar Lampung.

BACA JUGA: Banyak Pengendara Langgar Lalu Lintas, Polri Kembali Gencarkan Tilang Manual

Arinal meminta salah satu wartawan televisi nasional menghapus rekaman liputannya karena tak mau viral lagi. Hal itu terjadi ketika Arinal memberikan sambutan dalam acara kegiatan tersebut, Senin (15/5), waktu setempat. 

Dikutip dari sumber, CNN Indonesia, dalam acara itu, Arinal sempat menghentikan sambutannya dan menegur salah seorang jurnalis televisi yang tengah merekam video. Padahal, kegiatan tersebut berlangsung terbuka untuk kalangan jurnalis karena diinformasikan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung, lho Sun People.

Kemudian, Arinal meminta sang wartawan untuk mematikan rekaman tersebut. Ia menganggap rekaman atau gambar dari wartawan bisa membahayakannya. 

(sumber: cnnindonesia.com)