Banjarmasin, SUN FM Radio – Program bedah rumah untuk warga dengan rumah tak layak huni, Sun People. 

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadwalkan mulai Juni 2023 melakukan renovasi sebanyak 38 rumah tidak layak huni di lima kecamatan di kota setempat.

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana di Banjarmasin, Jumat, waktu setempat, menyampaikan, kegiatan ini merupakan program bedah rumah atau perbaikan rumah warga tidak mampu yang setiap tahun dilakukan pemerintah kota. Dia pun menyampaikan, program ini sebagai perhatian pemerintah kota untuk memberikan hunian layak bagi warganya, namun tetap memenuhi syarat.

BACA JUGA: Netizen RI Serbu IG Messi: Ditunggu di Indonesia Bang Messi

"Syarat utamanya itu rumah dan lahan tersebut memang hak milik sesuai surat sah," ujarnya, dilansir dari sumber, Antaranews.

Memang, ungkap dia, jumlah rumah yang dibedakan tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu sebanyak 46 unit, sedangkan tahun ini sebanyak 38 unit. Adapun lokasi paling banyak mendapatkan program renovasi rumah tidak layak huni tersebut, kata Dolly, yakni di kawasan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Selatan.  

(sumber: antaranews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Memang selalu ada pro dan kontra ya, Sun People, tapi menurut kamu apa nih?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tidak tepat. Pasalnya, masalah utama anggaran kini terletak pada beban belanja pegawai yang terlalu gemuk hingga membuat ruang fiskal jadi menyempit.

BACA JUGA: Polisi Berlakukan Lagi Tilang Manual, Jamin Tak Ada Razia

Dilansir dari sumber, Tempo.co, Kebutuhan yang mendesak itu di antaranya adalah pemberian bantuan sosial atau bansos. Ketimbang menaikkan gaji PNS, menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan bansos bagi lapisan masyarakat rentan dan miskin.

Selain itu, Bhima juga menyarankan agar anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk mempersiapkan bantuan subsidi pupuk yang memadai. Terlebih, akan terjadi fenomena El Nino yang akan berdampak pada pertanian dan pasokan pangan di Tanah Air. 

Lebih lanjut, nih Sun People, Bhima berujar masih banyak sektor usaha yang membutuhkan stimulus dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Salah satunya adalah industri padat karya tekstil dan alas kaki.  

Tanggapan kamu apa nih soal permasalahan ini, Sun People? 

(sumber: tempo.co)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Warga Kotabaru sudah antusias banget dengan adanya makan gratis nih, Sun People, tapi…

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos dilansir dari tribunnews, mengapresiasi persiapan hingga terlaksananya peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-73 Kabupaten Kotabaru pada Sabtu (20/5), waktu setempat di lapangan Siringlaut.

Walau demikian, Syairi mengakui ada masukan dan kritik masyarakat terkait perayaan Harjad yang dalam beberapa tahun terakhir meniadakan makan gratis secara massal.

"Kritik ini juga dalam rangka perbaikan pelaksanaan event Harjad Kabupaten Kotabaru," kata Syairi. 

BACA JUGA: Meriahnya Wujud Apresiasi Bagi Musikus Banua

Infonya nih Sun People, makan gratis untuk masyarakat pengunjung dalam dua tahun terakhir memang ditiadakan oleh panitia, disisi lain menurut Syairi, padahal pihaknya di DPRD akan memback up apapun kegiatan dilaksanakan panitia.

Diakuinya kegiatan seperti makan gratis yang dikiritisi masyarakat sebuah hal yang membangun dan sebelumnya menjadi tradisi saat peringatan Harjad Kotabaru. Peringatan Harjad Kabupaten Kotabaru kental dengan pesta rakyat. Seban adanya makan gratis akan lebih terjalin silaturahmi pemerintah dengan masyarakat.

(sumber: tribunnews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Mereka juga tenaga pendidik yang ingin diperhatikan, Sun People. 

Para dosen tetap non-PNS (DTN-PNS) dari kampus negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Kementerian Agama menuntut agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan dalam beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Selasa (16/05) kelompok DTN-PNS ini sudah melakukan aksi di depan Istana Negara, Sun People, yang mana tujuannya untuk menyuarakan tuntutan tersebut. 

BACA JUGA: Vaksinasi Covid untuk Bayi Bakal Dimulai Tahun Depan

Mereka menilai ada ketidakadilan dalam upaya pemerintah menyelesaikan tenaga non PNS/ASN. Pemerintah dikatakan bersikap tidak adil pada profesi tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan dalam pengadaan CASN PPPK 2022. Para dosen tetap non PNS juga termasuk tenaga pendidik yang seharusnya mendapat prioritas yang sama, Sun People.

Tentu adanya harapan agar pengangkatan dosen tetap non PNS tersebut bisa dipermudah seperti rekrutmen guru PPPK, di mana dalam penilaiannya hanya melalui observasi dari pimpinan langsung.

(sumber: tempo.co)