Banjarmasin, Sun FM Radio – Kapolres Banyumas menetapkan pemilik jembatan kaca The Geong, Hutan Pinus Limpakuwus, Banyumas, Edi Suseno (63) sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan oleh dugaan kelalaian Edi dalam insiden jembatan kaca pecah yang menewaskan satu wisatawan.

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap pengelola (pemilik) terhadap Edi Suseno. Yang mana saat ini sudah kami tetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan," kata Kapolresta Banyumas Kombes Edy Suranta Sitepu, Senin (30/10) dikutip dari detik.com.

BACA JUGA: Dinsos Banjarmasin Menolong Lansia yang Viral di Media Sosial

Edy menyebut jika wahana tersebut tidak memiliki izin dan belum melalui uji kelaikan.

"Tidak ada standard operational procedure (SOP). Selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelaikan," ujarnya.

Edy menyebut pihaknya juga menemukan sejumlah dugaan penyebab kaca pada jembatan tersebut pecah. Selain itu, tak ada papan pengumuman ataupun imbauan ketika wisatawan masuk ke area tersebut.

Edy menjelaskan, jika dilihat dari foto udara, lokasi ini berbentuk seperti huruf T. Dari sisi utara ke selatan sepanjang 19 meter, sedangkan sisi barat ke arah lingkaran panjangnya 12 meter. Lalu dari sisi timur ke arah lingkaran panjangnya 22 meter.

"Ada sejumlah pilar ini. Tinggi dan bentuk berbeda-beda menyesuaikan medan. Dari hasil olah TKP, kami menemukan kanal C yang digabungkan di jembatan. Kemudian itu dilas," katanya.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. 

Banjarmasin, Sun FM Radio – Beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan sesorang lansia yang diduga disuruh mengemis oleh anak tirinya di kawasan Pasar Lama Banjarmasin. 

Video yang diduga terkait dengan  penelantaran terhadap lansia tersebut, ramai beredar melalui akun Instagram hingga pesan WhatsApp pada Selasa (17/10/2023).

BACA JUGA: Kapolres Banyumas Tetapkan Pemilik Jembatan Kaca Sebagai Tersangka

Menanggapi dan menindak lanjuti kabar tersebut, Dinas Sosial Kota Banjarmasin menolong lansia tersebut yang berasal dari Kelurahan Antasan Kecil Timur. 

Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Dolly Syahbana, Jumat (27/10/2023), mengatakan, nenek tersebut bernama Salmah. 

Kemudian, menghindari dugaan terjadi eksploitasi, maka nenek tersebut dibawa ke Rumah Singgah. 

Pihaknya masih menunggu keterangan keluarga. Jika keluarga enggan merawat, dipastikan akan dirawat di panti. 

Menurutnya, di panti lebih baik ketimbang dieksploitasi untuk meminta-minta seperti yang sempat heboh. 

Banjarmasin, Sun FM Radio – Film Jendela Seribu Sungai (JSS) dikabarkan tidak bisa balik modal. Pasalnya, film ini hanya mampu menggaet 28.956 penonton selama penayangan di bioskop. 

JSS tayang serentak 20 Juli 2023 lalu dan berhenti tayang pada Agustus lalu.

Film garapan Radepa itu tak mampu bersaing dengan film lainnya yang juga tayang pada Juli dan Agustus lalu.

BACA JUGA: Revisi Aturan UMP Ditargetkan Kelar Pada 31 Oktober 2023

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin, Zulfaisal Putra. 

Agar film ini tetap bisa menghasilkan, pihaknya akan melakukan roadshow ke 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Ditambah dengan Max Stream dan Netflix. 

"Kalau Netflix baru saja mengajukan penawaran. Yang sudah kerjasama dengan Max Stream. Itu juga tidak dapat dilihat langsung. Karena kerjasama ini selama lima tahun," bebernya.

Soal hitung-hitungan pendapatan ia mengaku tidak bisa memperkirakannya. Namun, ia menyakini jika hitung-hitungannya secara profesional dan dalam kurun waktu lima tahun. 

"Memang tidak mungkin untuk menutup biaya produksi. Semoga dengan kerjasama dengan Max Stream dan Netflix bisa menghasilkan PAD," katanya. 

Sekadar diketahui, film JSS ini dialokasikan khusus dari APBD Kota Banjarmasin. Anggarannya mencapai Rp 6 miliar.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menargetkan revisi aturan mengenai upah minimum provinsi (UMP) rampung pada Selasa (31/10).

Ida mengatakan aturan itu  merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia mengatakan aturan itu akan dikeluarkan setelah proses serap aspirasi selesai, yakni pada 31 Oktober.

"Sedang dalam proses. Dasarnya akan menggunakan perubahan PP 36. Sedang dalam proses, serap aspirasi juga sudah dilakukan," kata Ida usai acara Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

BACA JUGA: Raisa Akan Berkolaborasi dengan Penyanyi Luar Negeri

"Hampir finish, terakhir kita akan lakukan serap aspirasi tanggal 31 Oktober. Setelah serap aspirasi selesai, kami akan tuangkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti atau perubahan dari PP 36," sambungnya.

Sayangnya, Ida belum mau membeberkan poin dari revisi aturan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya memberi sinyal UMP bakal naik di 2024.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Untuk besaran kenaikan upah masih belum ditentukan, namun kenaikan tidak sampai 15% persen seperti tuntutan buruh. 

Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.