Banjarmasin, Sun FM Radio – Rencana penyetaraan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dengan karyawan BUMN kembali menjadi perbincangan belakangan ini.

Plt Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PANRB Yudi Wicaksono mengatakan rencana ini akan dieksekusi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai ASN.

BACA JUGA: DPRD Kalsel Sahkan APBD 2024, Belanja Daerah Lebih Dari Rp10 Trilliun

PP ini sekarang masih dalam tahap penyusunan.

Menurutnya, kesetaraan gaji PNS dengan pegawai BUMN demi mendukung sistem mobilitas talenta yang menjadi amanat UU ASN terbaru. Yudi berpendapat mobilitas tidak akan terjadi tanpa perbaikan penghasilan.

"Karena kita sama seperti mereka sebenarnya. Kita-kita adalah pelayan publik, BUMN adalah pelayan publik, jadi apa yang diterima teman-teman kita di BUMN harusnya juga bisa kita terima karenanya kita buka mobilitas talenta, kita bisa ke BUMN, mereka bisa ke kita," katanya, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (16/11).

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah disahkan Presiden Joko Widodo pada 31 Oktober 2023.

Kemenpan RB punya waktu setidaknya 6 bulan sejak pengesahan tersebut untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP), termasuk di dalamnya penyetaraan gaji PNS dan pegawai BUMN.

Banjarmasin, Sun FM Radio – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tahun 2024, Kamis (16/11).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan pimpinan DPRD Kalsel melakukan penandatanganan Perda APBD 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalsel.

BACA JUGA: Gaji PNS dan Karyawan BUMN Akan Disetarakan, Kemenpan RB Susun Rancangan Peraturan Pemerintah Baru

 Usai disahkan, Gubernur meminta SKPD sesuai kewenangan masing-masing mengawal secara maksimal seluruh agenda pembangunan yang tertuang dalam APBD.

“Kepada seluruh SKPD, tentu saya menekankan bahwa alokasi anggaran 2024 bisa dikelola dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas,” tekannya.

Menurutnya, sebesar apapun APBD dalam setiap tahun anggaran, dampaknya tidak begitu besar bagi rakyat jika pengelolaan secara asal-asalan.

“Saya berharap seluruh jajaran bisa saling mengontrol, mengawasi, dan mengingatkan agar pemanfaatan APBD 2024 optimal untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kalsel,” pesannya.

Setelah Raperda APBD 2024 disetujui, tahap selanjutnya adalah evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal itu bertujuan memastikan APBD disusun sesuai dengan RPD, RKPD, KUA-PPAS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, struktur APBD 2024 meliputi, belanja daerah sebesar Rp 10.425.538.793.053,00. Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Kemudian target pendapatan daerah sebesar Rp 10.174.241.835.294,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Pihak Kepolisian menyelidiki laporan dugaan penipuan tiket konser di Coldplay di Jakarta. Hal ini didasarkan pada adanya 73 orang yang melapor kasus dugaan penipuan tersebut.

"Iya 73 (orang korban) datang ke Polres," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Chandra Mata Rohansyah kepada wartawan, Rabu (15/11).

Berdasarkan keterangan para korban, mereka mengaku sudah membeli tiket konser band asal Inggris tersebut, namun hingga hari pelaksanaan konser tiket tak kunjung diterima.

BACA JUGA: Buruh di Kalsel Tuntut Kenaikan UMP Sebesar 15 Persen, Berikut Alasannya

"Ini bukan penipuan tiket yang dapat tiket palsu, tapi dia beli enggak dapat tiket. Bukan tiket palsu, dia pesan tiket tapi enggak dapat," ucap Chandra.

"Harganya saya belum nanya detail. (Total kerugian) belum. Masih diperiksa," sambungnya.

Chandra menyebut pihak penjual tiket itu telah berkomunikasi dengan korban. Kata Chandra, ternyata penjual itu juga membeli tiket dari pihak lain.

"Orang yang jual ini dia juga beli ke orang lain, udah transfer ke orang lain. Tapi apapun ceritanya itu katanya pihak warganya juga berusaha mengganti kerugian. Karena para pembeli itu ada beberapa minta uang kembali," tuturnya.

Chandra menyampaikan saat ini proses penyelidikan masih dilakukan, termasuk meminta keterangan dari para korban.

Coldplay untuk pertama kalinya menggelar konser di Indonesia hari ini. Chris Martin dan personel lainnya akan menggelar Music of the Spheres World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Massa Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan pada 2024 sebesar 15 persen.

Presidium Aliansi PBB, Yoeyoen Indharto, di sela aksi tuntutan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), , Rabu (15/11/2023), mengatakan, tuntutan kenaikan tersebut beralasan.

Pihaknya mengambil acuan terhadap gaji PNS, TNI dan Polri yang naik 8 persen.

Kemudian, pensiunan juga nai 12 persen.

BACA JUGA: Sandiaga Klaim RI Sudah Untung Sekitar Rp78,5 Miliar Selama 3 Hari Piala Dunia U-17

“Pada prinsipnya kaum buruh sangat setuju dengan kenaikan dimaksud. Serikat Pekerja mencatat sebagai pembayar pajak tentunya tak boleh lebih kecil jika dibandingkan dengan mereka yang upahnya dibayar melalui pajak,” ujarnya.

Selain itu, Yoeyoen mengungkap, kenaikan harga keperluan pokok dewasa turut merangkak drastis.

Terutama pada beras yang naik sekitar 12 sampai 15 persen.

“Hal tersebut ada relevansinya dengan kenaikan pensiunan sebesar 12 persen,” tuturnya.

Hasil survei Litbang KSPI dan KSPSI AGN, angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) rata-rata naik sekitar 12 sampai 15 persen.

Naiknya gaji buruh juga diharapkan dapat meningkat daya beli kaum buruh sehingga barang atau jasa para pengusaha terakomodir yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi membaik.