Banjarmasin, Sun FM Radio – Bank Indonesia (BI) menacatat transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp42,4 trilliun per Oktober 2023.

"In term of nominal, di Oktober 2023 ini mencapai Rp42,2 triliun atau tumbuh 10,69 persen secara month to month (mtm) atau 4,99 persen year on year (yoy)," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/11).

BACA JUGA: Satpol PP Banjarmasin Akan Ditempat di Setiap Keluarahan Untuk Atasi Kenakalan Remaja

Secara volume, Fili menyebut transaksi di toko online mencapai 361,54 juta pada bulan lalu. Jumlah transaksi ini melesat 8,13 persen secara bulanan alias 32,04 persen secara tahunan.

BI menyebut ada 3 kategori barang yang paling laku dijual di e-commerce belakangan ini.

"Kategori produk paling tinggi itu ada tiga, teratas fashion, personal care dan kosmetik, dan juga rumah tangga dan kantor," rinci Fili.

Menurutnya, ada dua faktor utama belanja di toko online terus mengalami peningkatan.

Pertama, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap budaya belanja di toko online yang semakin luas. Kedua, banjir promo di tanggal-tanggal kembar yang juga mendongkrak penjualan di e-commerce.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya memang menganalisis tren belanja di e-commerce. Setidaknya ada dua temuan yang didapatkan Perry Cs.

Pertama adalah transaksi e-commerce itu meningkatkan percepatan perputaran uang sehingga mempercepat efisiensi dan produktivitas.

Sementara yang kedua adalah dari sisi harga itu juga menurun (lebih murah) dengan transaksi di e-commerce sehingga ini juga mendukung pengendalian inflasi, khususnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari

Banjarmasin, Sun FM Radio – Satpol PP akan menempatkan personelnya di setiap kelurahan untuk mengatasi maraknya kenakalan remaja di Banjarmasin.

Program satu personel satu kelurahan itu untuk menyokong tugas Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat), “saudara” dekatnya Satpol PP.

Kepala Satpol PP Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin mengatakan, program ini masih dalam tahap uji coba.

BACA JUGA: Jungkook BTS Berkolaborasi dengan Justin Timberlake, Rilis lagu 3D Versi Baru

"Personel Satpol PP yang ditempatkan nanti berstatus PNS," ujarnya Kamis (23/11) siang.

Tugasnya adalah menjadi “mata-mata” pemkot di tengah masyarakat. Melaporkan setiap peristiwa dan gelagat mencurigakan di lingkungan.

Uji coba ini akan dimulai di kelurahan-kelurahan di dua kecamatan, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah.

"Awal Desember 2023 petugas sudah mulai ditempatkan," pungkasnya.

Perlu diketahui, di Banjarmasin ada lima kecamatan dengan 52 kelurahan.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di dunia untuk keenam kalinya. Indonesia berhasil menduduki posisi teratas dalam World Giving Index 2023.

Survei ini digelar oleh Charities Aid Foundation setiap tahunnya. CAF World Giving Index adalah salah satu survei amal terbesar yang pernah dilakukan, dengan jutaan orang diwawancarai di seluruh dunia sejak 2009.

Di 2023 ini, negara yang paling banyak naik peringkat adalah Ukraina. Negara paling dermawan kedua di dunia adalah Ukraina, yang juga merupakan negara yang mengalami peningkatan terbesar dalam Indeks tahun ini, meningkatkan skornya setelah menduduki peringkat kesepuluh pada tahun lalu.

BACA JUGA: Pemko Banjarmasin Adakan Penertiban Lampu PJU di Sungai Andai

Di seluruh dunia, 4,2 miliar orang membantu seseorang yang tidak mereka kenal, menyumbangkan waktu, atau menyumbangkan uang untuk tujuan baik.

Di tahun ini, CAF mensurvei masyarakat dari 142 negara. Masing-masing orang ini diberi tiga pertanyaan,: apakah mereka membantu orang asing, diberi uang atau menjadi sukarelawan untuk tujuan baik selama sebulan terakhir.

Sebagai data tambahan, tahun ini memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemurahan hati di seluruh dunia:

"Orang yang memiliki keyakinan agama yang kuat memiliki skor indeks pemberian yang lebih tinggi secara keseluruhan, kecuali di Eropa yang tidak memberikan perbedaan," katanya.

"Orang-orang yang menilai hidupnya secara positif lebih cenderung memberikan sumbangan untuk amal, dengan beberapa negara paling bahagia di dunia berada di peringkat 10 besar yang menyumbangkan uang (Swedia, Denmark, Belanda, dan Islandia)."

Selain itu, fakta lain yang diungkap adalah para imigran lebih cenderung menyumbang dibanding warga negaranya sendiri khususnya di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

"CAF World Giving Index memberi kita alasan untuk optimisme penuh harapan di saat ketidakstabilan besar terjadi. Kemurahan hati adalah bawaan dari perilaku manusia dan mengikat kita semua sebagai komunitas global," kata Neil Heslop OBE, Kepala Eksekutif Charities Aid Foundation.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Pada Rabu (22/11) Unit Pelaksana Tugas (UPT) Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Banjarmasin gelar razia dan penertiban PJU liar atau yang dikenal dengan istilah P33.

Untuk lokasi penertiban menyasar Jalan Bawang Merah dan Jalan Bawang Putih, Kompleks Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sekitar 300 titik lampu PJU yang ditertibkan oleh petugas.

BACA JUGA: Untuk Keenam Kalinya, Indonesia Menjadi Negara Paling Dermawan di Dunia

Upaya penertiban ini merupakan kegiatan yang dilakukan Dishub melalui UPT PJU untuk mencegah kebocoran pembayaran.

Setiap bulan, Pemko Banjarmasin membayar Rp 1,8 miliar untuk PJU. 

Kepala Dishub, Slamet Begjo, beberapa waktu lalu, mengatakan, berdasarkan data P31 atau PJU dengan meter seharusnya hanya Rp 500 juta. 

Kepala UPTD PJU Dishub Banjarmasin, Cahyadi, mengatakan, penertiban ini merupakan langkah untuk menanggulangi kebocoran pembayaran yang sudah terjadi sejak 2009 lalu.

 "Tugas kami, yakni melakukan penertiban terhadap PJU tanpa meterisasi. Kemudian, memasang PJU dengan meter. Ini dilakukan untuk menekan angka tagihan setiap bulan," katanya. 

Penertiban dilakukan pada 22 November hingga 24 November.

Adapun penertiban ini sudah disepakati bersama, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 13, Pasal 18 ayat 3.

"Isinya bahwa kami melaksanakan pembayaran berdasarkan data teknis. Nah sekarang kami melaksanakan itu," jelasnya. 

Dari Perda kemudian diturunkan ke Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemko dengan PLN pada 2020. 

Diharapkan dengan adanya razia atau penertiban ini angka kebocoran listrik akan semakin kecil.