Banjarmasin, Sun FM Radio – Pemerintah Kabupaten Tapin terus berupaya untuk memiliki balai uji kir yang terakreditasi. 

Pembangunan balai uji kir yang berlokasi di Jalan Terantang, dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul yang baru, sudah terlaksana sejak tahun 2023 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2024.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tapin, Muhammad Nor, pembangunan balai uji kir dilakukan secara bertahap dengan anggaran yang berbeda-beda setiap tahunnya. “Untuk 2023 ini ada pembangunan gedung administrasi sekarang sudah tahap finishing.

BACA JUGA: The Boy dan the Heron Akan Tayang di Indonesia Pada 13 Desember 2023

Sementara yang lagi proses pembangunan gedung uji kir,” ujarnya, Senin (27/11). Ia menjelaskan, pembangunan gedung uji kir sempat terkendala pengiriman konstruksi dari Jawa karena cuaca. “Jadi untuk pembangunan gedung kir sendiri di tahun ini dananya kurang lebih 3,6 miliar. Namun belum semuanya, masih ada lagi. Rencananya di tahun 2024 ini dilanjutkan,” katanya.

Muhammad Nor menambahkan, diperkirakan masih dibutuhkan sekitar 1 miliar lagi untuk melengkapi pembangunan balai uji kir, termasuk untuk pagar, jembatan, dan halaman. “Sudah kita usulkan di APBD murni tahun 2024,” jelasnya.

Selain pembangunan gedung, Dishub Tapin juga menganggarkan dana untuk pengadaan alat uji kir. “Untuk alat anggarannya lain lagi, diperkirakan habisnya sekitar 4 miliar. Untuk tahun ini dapat kita anggarkan sekitar 1 miliar lebih, sisanya di tahun 2024,” katanya.

Ia mengatakan, ada keringanan dari penyedia alat uji kir, yaitu alat akan dipasang terlebih dahulu setelah pembangunan gedung selesai, kemudian dibayar setelah ada anggaran. “Setelah ada anggarannya akan kita bayar,” katanya.

Dishub Tapin optimis, balai uji kir akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah (PAD). Sebelumnya, Dishub Tapin sempat melakukan uji kir menggunakan mobil keliling selama enam bulan pada tahun 2020 dan berhasil meraih PAD sebesar Rp 80.632.500, melebihi target Rp 60.000.000.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Program BBM Satu Harga diresmikan oleh pemerintah pada Jumat (24/11), ada 51 penyalur yang tergabung dalam program ini. 

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan 51 penyalur tersebut terbagi atas 26 di Maluku dan Papua, 9 penyalur di Aceh , 11 di Nusa Tenggara Timur, dan 5 di Kalimantan Tengah.

"Dalam pendistribusiannya, BBM Satu Harga ini atau BBM yang akan didistribusikan melalui lembaga penyalur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) memang disalurkan melalui multimoda. Jadi tidak hanya jalan darat, tapi juga laut, bahkan udara," katanya dalam peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga, di Sorong, Papua, Jumat (24/11).

BACA JUGA: Guru SDN Kecil Juhu HST Terima Penghargaan Sebagai Guru SD Terbaik dari Presiden Jokowi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif berharap BBM Satu Harga bisa membuat masyarakat mudah mendapatkan BBM dengan harga yang sama di setiap daerah.

Arifin mengatakan BBM Satu Harga merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat. Pasalnya dulu sering terjadi ketimpangan harga antar daerah karena jarak yang terlalu jauh sehingga dibutuhkan biaya transportasi lebih.

"Dengan BBM Satu Harga ini diharapkan masyarakat tidak sulit mendapatkan BBM dan juga bisa mengurangi potensi kebocoran. Kalau yang bocor biasanya harganya mahal," katanya.

Melansir situs resmi Pertamina, program BBM Satu Harga adalah kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp6.450 per liter untuk Premium dan Rp5.150 per liter untuk Solar di beberapa daerah pelosok Indonesia

Program ini telah berjalan sejak 2017 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2024.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Jamaluddin Rahmat, Guru SD Negeri Kecil Juhu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) untuk Terbaik Kategori Guru SD Dedikatif. 

Penghargaan diserahkan di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11/2023) dalam rangka Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 kepada Guru dan Tenaga Kependidikan yang melakukan inovasi, berdedikasi, dan menginspirasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan pemajuan pendidikan di daerah.\\

BACA JUGA: Pemerintah Resmikan 51 Penyalur Program BBM Satu Harga

Kategori Guru SD Dedikatif diraih Jamaluddin berkat kegigihannya dalam mengabdikan diri serta mengimplementasikan Kurikulum Merdeka demi keberhasilan pemajuan pendidikan di Desa Juhu.

Selain Jamaluddin Rahmat, ada 2 (dua) orang pelaku pendidikan dari Hulu Sungai Tengah yang juga sama-sama mendapat penghargaan pada kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek RI tersebut.

Adapun guru tersebut adalah Anton Nortasiah Rahmi Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kab HST mendapat penghargaan sebagai Peserta 5 (lima) Terbaik kategori Pengawas Sekolah Inovatif dan Muhammad Ramlan Kepala TK IT Al Khair sebagai Peserta 5 (lima) Terbaik kategori Kepala Sekolah TK Inovatif.

Penghargaan diberikan kepada para guru dan tendik yang telah berinovasi serta memberikan inspirasinya dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu, GTK 2023 menjadi bentuk apresiasi terhadap peran dan tugas masing-masing guru tersebut.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengatakan, penyelenggaraan program Apresiasi GTK Tahun 2023 merupakan bagian dari peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2023 yang mengangkat tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar.

Peserta dari ajang apresiasi ini adalah Guru, Pendidik PAUD, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Laboratorium Sekolah, Tenaga Perpustakaan Sekolah, Kepala Satuan PAUD, Pamong Belajar, dan Guru Pembimbing Khusus.

Banjarmasin, Sun FM Radio – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berencana untuk meluncurkan aturan terkait kecerdasan buatan (AI) pada Desember. Nantinya sifat dari surat edaran ini adalah imbauan.

"Draft ini akan kita diskusikan besok, pekan depan, itu nanti kita akan lihat masukan-masukan dari berbagai stakeholder. Dan nantinya akan kita keluarkan segera mudah-mudahan awal Desember, [sehingga] kita sudah punya surat edaran panduan penggunaan AI," ujar Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria pada Media Gathering Kemenkominfo di Jakarta, Jumat (24/11).

BACA JUGA: 120 Ekor Kucing Jantan di Banjarmasin Disterilisasi Gratis

Nezar menjelaskan naskah surat edaran tersebut telah dikerjakan hampir setahun.

Panduan penggunaan AI yang tengah dikerjakan Kominfo ini memilih pendekatan normatif, alih-alih pendekatan imperatif seperti Peraturan Menteri.

Alasannya, Kominfo tak ingin membatasi inovasi yang dihasilkan dari pemanfaatan AI.

"Yang ingin kita lakukan kita merespons AI itu dengan satu sikap, maksimalkan manfaatnya, minimalkan risikonya. itu yang menjadi sikap kita soal AI ini," kata Nezar.

Kehadiran Surat Edaran ini diharapkan menjadi panduan awal untuk pengguna dan pengembang AI agar bisa menggunakan teknologi tersebut dengan beretika.

Meski belum ada aturan yang imperatif, kata Nezar, kehadiran Surat Edaran ini diharapkan cukup untuk setidaknya sebagai antisipasi awal pengaturan AI.

"Ini yang kita sebut kalau di dunia namanya ini ya soft regulation. Jadi dia belum memberikan satu impact yang imperatif, misalnya, sampai terkena jeratan hukum dan lain sebagainya, itu belum belum sampai di situ," tutur Nezar.

"Kalau yang masuk ke ranah hukum, ya kita kan udah punya undang-undang ITE di situ ya," imbuhnya.

Dengan demikian, panduan tersebut akan bekerja bersama dengan aturan yang telah ada, yakni UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).