itb

ITB Bantah Soal Kampanye LGBT di Acara Penyambutan Mahasiswa Baru

Banjarmasin, Sun FM Radio –  Sempat viral di media sosial, akhirnya Institut Teknologi Bandung (ITB) membantah dugaan kampanye LGBT dalam formulir online kegiatan Penyambutan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Ajaran 2023/2024.

Formulir itu memuat pilihan jenis kelamin perempuan, laki-laki, dan non-biner atau tidak mengidentifikasi jenis kelamin.

BACA JUGA: Sepanjang 2022-2023, BSSN Ungkap Ada 376 Data Vital Bocor

Selain itu, terdapat juga narasi yang menyebut adanya orasi pelangi dalam susunan acara hingga pembatasan waktu salat magrib bagi mahasiswa baru ITB yang mengikuti OSKM tersebut.

Prasetyo menjelaskan formulir yang menjadi sorotan itu bukan dikeluarkan pihak ITB, melainkan pihak mitra. Ia menyebut pihak kampus tidak mengetahui perihal formulir itu sebelum menjadi sorotan.

Selain itu, Prasetyo juga menjelaskan narasi mengenai pawai pelangi yang turut viral. Ia menilai hal itu terjadi karena mahasiswa salah memilih diksi.

"Soal pawai pelangi, saat itu sudah diganti jadi "pawai warna-warni" maksud panitia OSKM (Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa ITB) kegiatan ini sudah tradisi dari OSKM sejak 2013 yang menggambarkan keberagaman kegiatan dan jurusan-jurusan yang ada di ITB. Jadi mahasiswa kami salah mengambil diksi kata pelangi. Bukan disamakan dengan pelangi konteks LGBT," tutur dia.

 
bssn

Sepanjang 2022-2023, BSSN Ungkap Ada 376 Data Vital Bocor

Banjarmasin, Sun FM Radio – Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebanyak 376 data informasi vital diduga bocor sepanjang 2022-2023.

Berita tersebut diungkapkan oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam rapat lanjutan Komisi I DPR. Rapat ini membahas mengenai revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BACA JUGA: ITB Bantah Soal Kampanye LGBT di Acara Penyambutan Mahasiswa Baru

Munurut Hinsa, total 250 data bocor selama 2022 dan 126 terjadi pada 2023. Lebih lanjut, dari jumlah itu 127 data di antaranya bocor melalui darkweb.

Hinsa mengaku telah mengingatkan penyelenggara sistem elektronik terkait dugaan kebocoran data tersebut. Namun, menurut dia, sebagian besar peringatan pihaknya tidak ditindaklanjuti.

"Sebagian besar notifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggaraan sistem elektronik dalam menindaklanjuti notifikasi masih rendah," kata Hinsa.

Di sisi lain, BSSN juga memiliki keterbatasan untuk memeriksa pihak penyelenggara sistem elektronik. Menurut Hinsa, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menindak kasus pelanggaran informasi elektronik.

Oleh karena itu, Hinsa meminta agar kewenangan lembaganya bisa diatur dalam revisi UU ITE nantinya.

asn wfh

Pemprov DKI Jakarta Larang ASN Keluyuran Selama Kebijakan WFH Berlangsung

Banjarmasin, Sun FM Radio – Mulai Senin (21/8), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN). Adanya kebijakan ini juga membuat Pemprov DKI Jakarta melarang ASN berkeluyuran selama berlangsungnya WFH.

BACA JUGA: Mulai 2024 Pemerintah Akan Tarik Cuka Minuman Berpenamis

"Jangan kan mudik, pergi ke pasar pun enggak boleh, pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng, sambil masak WFH juga enggak boleh, jadi memang kerja di rumah, bukan untuk masak," kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani di Balai Kota Jakarta, Senin (21/8).

Etty juga mengatakan bahwa selama kebijakan WFH berlangsung, ASN yang bekerja dari rumah juga diharuskan memakai seragam pada saat jam kerja.

ASN yang bekerja dari rumah juga diharuskan memakai seragam pada saat jam kerja.

Tak hanay itu, Etty mengingatkan adanya sanksi bagi pegawai yang kedapatan berkeluyuran dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. 

Penerapan kebijakan WFH di wilayah Pemprov DKI merupakan respons dari tingginya tingkat polusi udara dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023. 

 

 

 
cukai minuman berpemanis

Mulai 2024 Pemerintah Akan Tarik Cukai Minuman Berpenamis

Banjarmasin, Sun FM Radio – Setelah ditunda pada 2023 ini, akhirnya pemerintah akan memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada 2024.

Pungutan cukai minuman berpemanis ini sesuai dalam Buku Nota Keuangan II tentang Penambahan Objek Cukai Baru untuk meningkatkan penerimaan negara setelah perekonomian pulih dari pandemin covid-19.

BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Larang ASN Keluyuran Selama Kebijakan WFH Berlangsung

"Dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31 persen, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan cukai terhadap MBDK di 2024," tulis Buku Nota Keuangan yang dikutip Senin (21/8).

Ada beberapa alasan pemerintah menarik cukai minuman berpemanis

Pertama, karena Indonesia termasuk negara yang pungutan cukainya sedikit dibandingkan negara lain.

Lebih lengkapnya, i objek pungutan cukai ini nantinya minuman dalam kemasan yang mengandung gula, pemanis alami dan/atau pemanis buatan, yang dikemas bersama-sama maupun secara terpisah, tidak termasuk minuman mengandung etil alkohol.

Kedua, tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes melitus tipe II yang meningkat sebesar 30 persen hanya dalam waktu 5 tahun sejak 2013 sampai 2018.

Ketiga, karena peningkatan jumlah pembiayaan penyakit tidak menular di Indonesia yang ditanggung oleh negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2022 yang memakan biaya Rp24,1 triliun.

terumbu karang sun fm

Sekitar 44 Persen Terumbu Karang di Indonesia Telah Dilindungi

Banjarmasin, Sun FM Radio – Sekitar 28,9 juta hektar wilayah perairan di Indonesia telah menjadi area konservasi. Angka ini mencapai 44 persen terumbu karang di Indonesia.

"Itu sebuah angka yang sangat besar sebagai kawasan konservasi," ujar Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Firdaus Agung Kunto Kurniawan dalam program Secret at Newsroom CNNIndonesia.com: Menjaga Biru Laut Nusantara, Jumat (18/8).

BACA JUGA: BPBD Kalsel Mendeteksi 7.735 Titik Api Karhutla di Kalimantan Selatan

Akan tetapi, angka tersebut masih berada di bawah 10 persen dari target yang ditetapkan.

Indonesia memiliki target untuk menjadikan 30 persen kawasan perairan Indonesia sebagai area konservasi pada 2045 mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, KKP bekerja sama dengan sejumlah mitra, salah satunya Konservasi Indonesia (KI). 

Salah satu program utama yang dilakukan KI adalah mendukung proses identifikasi wilayah. Proses ini diperlukan untuk menentukan wilayah-wilayah perairan yang dinilai penting untuk dijadikan area konservasi.