Banjarmasin, SUN FM Radio – Vaksin lagi sun people!

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, vaksin Covid-19 untuk anak-anak usia 6 bulan ke atas sudah bisa diberikan mulai Maret 2023.

Saat ini, menurutnya, Kemenkes sedang melakukan persiapan untuk pengadaan logistik untuk vaksinasi anak.

Kemudian, dijelaskan, vaksin yang akan diberikan untu anak adalah Pfizer, sebagaimana penjelasan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di DPR baru-baru ini.

"Ini sesuai dengan penjelasan pak Menteri kemarin di DPR itu, ada kontrak tahun kemarin dengan Pfizer, itu kita geser. Kita geser ke anak kontraknya Pfizer," kata Maxi.

Sebagai informasi, BPOM telah memberikan EUA untuk vaksin Comirnaty Children yang dikembangkan Pfizer untuk untuk usia 5-11 tahun pada 29 November 2022 dan vaksin Comirnaty Children usia 6 bulan - 4 tahun pada 11 Desember 2022.

Berdasarkan ketentuan BPOM, dosis vaksin Comirnaty Children untuk usia 6 bulan-4 tahun untuk vaksinasi primer adalah 3 mcg/0,2 mL yang diberikan dalam 3 dosis pemberian.

(sumber: kompas.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Jumlah seharusnya lebih dari ini lho, Sun People…

Sebanyak 46 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Banjarmasin akan direnovasi pada 2023 ini.

Dilansir melalui tribunnews, hal ini disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Linjamso dan PK) Dinas Sosial Banjarmasin, Amrullah, Kamis (26/1/2023), waktu setempat.

"Tahun ini sebenarnya yang kami usulkan itu ada 127, namun yang dapat dianggarkan cuma untuk 46 rumah," kata Amrullah.

Jumlah rutilahu yang akan direnovasi ini tersebar merata di seluruh Banjarmasin, berbeda dari 2022 lalu yang banyak dilakukan di Banjarmasin Timur. Disamping itu, cukup banyak yang mengajukan supaya rumahnya direnovasi. Namun banyak juga yang terkendala di persyaratan.

Syaratnya selain terdaftar di Data Kemensos, rumah tidak boleh berada di jalur hijau (bantaran sungai), serta melengkapi surat dari kelurahan setempat.

Pemilik rumah juga wajib melampirkan rencana anggaran biaya (renovasi) yang mana di 2022 lalu angkanya Rp 24 juta, naik jadi Rp 25 juta di 2023 ini per satu rumah. Selain melakukan renovasi pada rutilahu, tahun 2023 ini, Dinas Sosial Banjarmasin juga akan fokus pada penanganan disabilitas yang datanya berjumlah 1121 orang per Juli 2022 silam.

(sumber: tribunnews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Ada yang sengaja memalsukan data, nih Sun People..

Angka kemiskinan di kota Banjarmasin merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih tinggi.

Total ada 10.000 jiwa yang akan diusulkan Dinas Sosial Banjarmasin ke pusat. Namun angka itu belum sepenuhnya final mengingat Dinas masih akan melakukan validasi.

Dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Dolly Syahbana, masih banyak data yang tidak sesuai ketika tim melakukan verifikasi ke lapangan.

Karenanya pihaknya bekerja sama dengan instansi lain seperti BPS untuk melakukan verifikasi, ada sejumlah indikator kategori kemiskinan yang berbeda dengan Dinsos yang pada akhirnya membuat data tidak singkron.

Di samping itu, masih ada warga mampu yang mengajukan surat keterangan tidak mampu alias warga miskin.

"Ini salah satu contoh yang kami temukan di lapangan ketika memverifikasi data mereka. Ada yang memfoto rumah orangtuanya, sedangkan rumah dia pribadi, masih layak dan bisa dikategorikan mampu," lanjut Kepala Dinas Sosial.

Ada pula warga yang sengaja belum memperbaharui data mereka, seperti ada anggota keluarga yang meninggal namun dalam Kartu Keluarga itu masih ada.

Pihaknya pun mengusulkan adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur supaya ada sanksi bagi yang memalsukan data.

(sumber: tribunnews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Medsos kini lagi marak aksi ngemis online, ya Sun People…

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Siber untuk memantau aksi mengemis yang dilakukan di media sosial.

Dia juga meminta ada penindakan jika ditemukan unsur pidana dari aksi mengemis di media sosial.

"Saya sudah minta Dirsiber (Direktur Tindak Pidana Siber) untuk terus memonitor mana yang kira-kira meresahkan masyarakat, mencederai rasa keadilan masyarakat, tindak saja enggak usah ragu-ragu," disampaikannya kepada beberapa media, Rabu (25/1), waktu setempat.

Dilansir dari sumber, cnnindonesia, secara terpisah, Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap hal yang meresahkan masyarakat.

Jika memang ditemukan unsur pidana dalam suatu kejadian yang meresahkan tersebut, maka Polri akan memproses hukum.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri akan memanggil para konten kreator terkait untuk diberikan edukasi. Selain itu, pihaknya juga akan turut menggandeng Komnas Perempuan hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam proses edukasi tersebut.

(sumber: cnnindonesia.com)