praktik ujian sim c

Bye-Bye Ujian Zig Zag dan Angka 8, Kabar Baik untuk Pemohon SIM C

Banjarmasin, Sun FM Radio –  Akhirnya seetelah kemarin sempat banyak di Peotes ni Sun People!

Ujian praktik SIM C dengan naik motor di rute zig zag dan angka 8 resmi dihapus, Jumat (4/8). Gantinya rute berbentuk huruf S. Praktik berkendara zig zag dan melingkar itu memang menjadi momok bagi pemohon SIM C.

Tak sedikit yang gagal dan harus mengulang. “Alhamdulillah dihapus. Saya sampai lima kali, gagalnya karena dinyatakan tak lulus di berkendara zig zag,” tutur Fazrin, warga Banjarmasin Tengah. Dia sempat trauma hingga enggan mengurus SIM C, lantaran berkali-kali gagal. “Dengan dihapusnya ini, saya berniat membuat SIM C yang sudah kedaluwarsa sejak dua tahun lalu,” tambahnya kemarin.

BACA JUGA: Pemprov Kalsel Dijatah 1.564 PPPK

Respons positif juga diutarakan Roby, warga Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur. Ia merasa capek harus bolak balik ke layanan pembuatan SIM C di Jalan Ahmad Yani Km 21 Banjarbaru.

Diceritakannya, anaknya sudah tiga kali dinyatakan tak lulus ujian praktik SIM C. Materinya adalah melintasi jalur berbentuk angka 8. “Selalu keluar garis dan tak lulus,” keluhnya. Sementara mengurusnya perlu waktu. “Belum lagi soal waktu dan jarak, saya kan dari Banjarmasin,” tukasnya.

Dia berharap dengan model ujian baru ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan SIM. “Saya paham saja ujian ini untuk kesiapan berkendara. Tapi ujiannya harusnya sesuai dengan nalar juga,” selorohnya. Dikonfirmasi soal penghapusan ujian zig zag dan angka 8, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol Robertho Pardede membenarkan. “Ini perintah Pak Kapolri agar pelayanan pembuatan SIM diperbaiki,” kata Pardede kemarin.

Maka sejak kemarin, semua Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM di Kalsel serentak mengubah sarana materi uji SIM.

“Dalam waktu secepatnya sarana uji SIM sudah berganti, dipastikan tak lagi dengan materi lama,” tambah mantan Dirlantas Polda Sulawesi Utara itu.

(radarbanjarmasin.com)

 
pppk kalsel

Pemprov Kalsel Dijatah 1.564 PPPK

Banjarmasin, Sun FM Radio – Profesi idaman Sun People kan ini??

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menetapkan jumlah formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023. Dari 572.474 formasi yang ditetapkan, Pemprov Kalsel kebagian jatah 1.564 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia mengungkap, kuota yang diterima pemprov, 505 di antaranya tenaga guru.

BACA JUGA: Menarik! Selama Agustus Dispersip Kalsel Gelar Nobar Film Pahlawan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Kemudian 737 tenaga kesehatan dan 322 tenaga teknis. “Memang tahun ini diprioritaskan untuk nakes dan guru,” ujarnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengurangi formasi tenaga teknis. “Tenaga teknis kami usulkan 350, tapi disetujui 322. Sedangkan usulan nakes dan guru, tidak dikurangi,” papar Dinan. Lalu kapan seleksi akan dibuka? Ia mengaku belum mengetahuinya. “Kita tunggu arahan dari MenPAN-RB,” ujarnya.

Pemko Banjarbaru juga masih menunggu kepastian jadwal rekrutmen ASN. “Untuk kuota yang kami dapat 360, dari usulan 376,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banjarbaru, Gustafa Yandi kemarin. Ia menyebut, rincian formasi yang diterima yakni 201 tenaga guru, 113 tenaga kesehatan dan 46 tenaga teknis. “Hanya tenaga teknis yang kurang.

Sebab usulan kami 62 orang,” sebutnya. Sementara itu, secara nasional sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapkan tahun ini masih jauh dari kebutuhan yang mencapai 1.030.571 orang. Formasi yang ditetapkan akan didistribusikan untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 orang dan pemerintah daerah 493.634 orang. MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan, proses seleksi akan dimulai pada September 2023. “Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip menitip,” katanya dalam di Jakarta Pusat seperti dikutip dari laman resmi kominfo.go.id

(radarbanjarmasin.com)

 
nobar film

Menarik! Selama Agustus Dispersip Kalsel Gelar Nobar Film Pahlawan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Banjarmasin, Sun FM Radio –  Turut memperingati hari kemerdekaan Indonesia ni Sun People!

Selama bulan Agustus di tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal menyelenggarakan nonton bareng film pahlawan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, di Perpustakaan Palnam Banjarmasin.

BACA JUGA: Tembus US$1 Miliar, Barbie Jadi Film Terlaris Kedua 2023

Hal itu diungkapkan Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie, bahwa tujuan kegiatan itu dalam rangka memperingati Hari Jadi (Harjad) Kalimantan Selatan dan peringatan Kemerdekaan RI ke-78. Kemudian terkait jadwal kegiatan pemutaran film dilaksanakan Senin – Kamis di Ruang Teater Perpustakaan Palnam.

Dibagi menjadi dua waktu yang berbeda, yakni Sesi 1 pukul 09.00 – 11.00 Wita dan Sesi 2 pukul 13.00 – 15.00 Wita. Dengan target 60 orang persesinya. Ia menyebut, pihaknya menargetkan selama satu bulan pemutaran film tersebut, diharapkan dapat ditonton oleh ratusan anak di Banua.

Ia juga menyampaikan, tak target penonton, hingga adanya batasan usia dalam menonton film tersebut. Sehingga aman ditonton oleh semua kalangan.

(tribunbanjarmasin.com)

 
menaker

Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan

Banjarmasin, Sun FM Radio – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan. Usulan tersebut dikemukakan oleh Partai Buruh. 

Ida mengatakan upah minimum akan mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

BACA JUGA: Pemprov DKI Diminta Segera Bereskan Kabel Fiber Optik Semrawut

"Penetapan UMP-kan menggunakan dasar UU Cipta Kerja yang juga meminta membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Ida di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8). Ia menegaskan skema UMP hanya berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun. Sedangkan di atas 1 tahun skala upah akan mengacu pada kebijakan perusahaan.

"Saya kira kan ump itu adalah berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, di atas itu berlaku struktur skala upah, dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa pekerja di atas 1 tahun tidak lagi menggunakan upah minimum," katanya.

(cnnindonesia.com)

 
kabel fiber optik

Pemprov DKI Diminta Segera Bereskan Kabel Fiber Optik Semrawut

Banjarmasin, Sun FM Radio –  Agar tata kota juga keselamatan warga terjaga Sun People.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan kabel fiber optik yang semrawut di seluruh wilayah ibu kota.

Ia tak ingin ada lagi korban yang bernasib sama seperti Sultan Rif'at Alfatih, mahasiswa yang lehernya terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, pada 5 Januari 2023.

BACA JUGA: Aliansi Suara Rakyat Banua Kalsel Minta Polisi Tangkap Rocky Gerung

"Harus sesegera mungkin lah dibereskan biar enggak ada korban lagi. Kita hanya mengingatkan untuk segera berkoordinasi Pemda, Satpol PP untuk sesegera mungkin menertibkan. Ini bukan hanya Jakarta Selatan, tapi seluruh DKI," kata Ida kepada wartawan, Rabu (2/8). da menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sudah tegas dalam menyikapi kondisi kabel semrawut di Jakarta.

Ia berpendapat kabel-kabel tersebut mengganggu keamanan masyarakat pengguna jalan. Sebab, di beberapa daerah satu tiang listrik menyangga kabel begitu banyak, sehingga kondisi tiang pun mengancam keselamatan masyarakat.

"Bukan hanya di selatan saja, tapi hampir semua DKI terutama yang di deket padat penduduk lebih parah lagi, karena apa? Tiangnya satu, kabelnya banyak, sampai miring ke sana, miring ke sini. Riskan betul dengan kerobohan dan lain sebagainya," ucapnya. Sultan terjerat kabel yang menjuntai di Jl Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, pada Januari lalu. Kala itu, Sultan yang tengah berkendara bersama teman-temannya mengalami kecelakaan akibat kabel fiber optik yang menjuntai di lokasi tersebut tersangkut ke sebuah mobil. Kabel itu kemudian tertarik mobil dan memantul ke leher Sultan.

Akibat dari peristiwa itu, tulang tenggorokan dan saluran makan Sultan putus. Upaya medis pun dilakukan, tetapi hingga saat ini Sultan tidak bisa bicara serta tidak bisa makan dan minum secara normal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memanggil perusahaan provider yang mengelola jaringan di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Pemanggilan itu untuk mengonfirmasi pemilik Bali Tower terkait kecelakaan yang dialami Sultan dan upaya yang dilakukan Bali Tower usai kejadian tersebut.

(cnnindonesia.com)