Banjarmasin, Sun FM Radio – Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi meminta kepolisian berhati-hati dalam melakukan pemblokiran Hp imbas kasus IMEI ilegal. Menurutnya, pemblokiran harus dilakukan pada produk yang belum terjual ke konsumen.

"Saya lebih cenderung untuk pemerintah dan penegak hukum memilah-milah mana yang memang ponselnya itu belum dipakai [konsumen]," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (1/8).

BACA JUGA: Covid Reda, 433,57 Juta Orang RI Jalan-jalan Sepanjang Januari-Juni

Heru lebih menyarankan agar pemerintah maupun pihak berwenang memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang secara resmi menggunakan oknum tidak untuk mengakali registrasi IMEI tersebut. "Jadi secara sanksi akan dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang secara resmi menggunakan jasa oknum-oknum tidak bertanggung jawab mendaftarkan IMEI tersebut," ujarnya.

"Dan tentunya juga oknum yang mendaftarkan IMEI secara ilegal tersebut harus dikenakan sanksi mengganti rugi biaya masuk sesuai biaya masuk yang sudah dihitung oleh APH karena kerugiannya kan bisa ratusan miliar," imbuh Heru.

Kepolisian sebelumnya membongkar jaringan kasus mafia IMEI ilegal. Dari pengungkapan itu, sekitar 191 ribu Hp--mayoritas iPhone--yang menggunakan IMEI bodong di Indonesia terancam dimatikan alias shutdown.

Heru menyebut pemblokiran IMEI harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan konsumen. Pasalnya, konsumen berada di posisi korban karena tidak mengetahui produk yang mereka beli dimasukkan ke tanah air dengan cara yang tidak sesuai aturan.

"Ponsel-ponsel yang sudah digunakan masyarakat, karena masyarakat bisa jadi mereka didaftarkan tapi mendaftar tidak resmi. Ini yang tentu jangan diblokir. Atau ada masyarakat yang sudah membeli tapi mereka tidak tahu kalau IMEI-nya tidak terdaftar, ini harus kita lindungi juga," tutur Heru.

Kepala Bagian Publikasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, kebijakan pemblokiran harus memprioritaskan perlindungan konsumen.

"Terkait pemblokiran IMEI ilegal, kebijakan ini harus memprioritaskan aspek perlindungan konsumen, buka semata mengedepankan kerugian negara karena ponsel dengan IMEI ilegal," kata Agus. Ia mengatakan aspek perlindungan konsumen jauh lebih penting di saat pemerintah melakukan upaya penegakkan hukum.

(cnnindonesia.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 433,57 juta wisatawan nusantara (wisnus) sudah mulai melakukan perjalanan di dalam negeri pada semester I/2023. Realisasi ini meningkat 12,57 persen dibandingkan periode yang sama 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan hal ini menandakan pemulihan sektor pariwisata di Indonesia makin kuat. Apalagi realisasinya  lebih tinggi daripada sebelum pandemi.

BACA JUGA: Hujan Buatan Berakhir, Pemprov Kalsel Minta Diperpanjang

"Dibandingkan periode yang sama 2019 atau sebelum pandemi, total perjalanan wisnus juga meningkat 23,83 persen," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/8).

Berdasarkan data BPS, total perjalanan wisnus pada 2019 mencapai 722,16 juta yang terdiri dari semester I sebanyak 350,14 juta dan semester II sebanyak 372,02 juta perjalanan. Secara umum, pariwisata nusantara di Indonesia pada semester I-2023 masih didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa. Hal ini tercermin dari daerah tujuan wisata sebesar 74,33 persen berada di Pulau Jawa.

Pertama, ke Jawa Timur sebesar 26,92 persen dengan tujuan Kota Surabaya dan Kabupaten Malang.

Kedua, ke Jawa Barat sebesar 17,4 persen dengan tujuan ke Kota Bandung dan Kabupaten Bogor.

Ketiga, ke Jawa Tengah sebesar 14,55 persen dengan tujuan ke Kota Semarang.

Keempat, ke DKI Jakarta sebesar 6,94 persen dengan tujuan ke Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

Kelima, ke Banteng sebesar 4,8 persen dengan tujuan Kabupaten Tangerang.

Keenam, ke DI Yogyakarta sebesar 3,72 persen dengan tujuan Kota Yogyakarta.

(cnnindonesia.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio – Tujuannya agar karhutlah kalsel berkurang Sun People. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) telah berakhir Ahad (30/7) tadi. Pemprov Kalsel mengusulkan agar masa hujan buatan itu diperpanjang. Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Kalsel, Pormadi Dharma mengatakan, surat usulan perpanjangan TMC ke Badan Nasional Pelanggulangan Bencana (BNPB) sedang diproses.

“Nanti surat akan ditandatangani gubernur,” katanya, kemarin (31/7).

BACA JUGA: Kepala Disdik Kalsel Muhammadun Kunjungi SMAN 7 Banjarmasin, Klaim Tidak Ada Bullying

TMC oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) itu masih diperlukan agar kawasan gambut di Kalsel tetap basah.

“Kalau kering bisa memicu karhutla,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala BNPB Letjend Suharyanto juga meminta agar Pemprov Kalsel memasifkan TMC untuk menghadapi kekeringan akibat pengaruh El Nino. BPBD Kalsel mencatat, luas karhutla di provinsi ini sudah mencapai 753,73 hektare.

Terparah di Kota Banjarbaru, dengan luasan 264 ha. Disusul Kabupaten Tanah Laut 202 ha dan Kabupaten Banjar 193 ha. Manajer Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) BPBD Kalsel, Ricky Ferdiyanto mengungkap, hingga akhir Juli 2023 tercatat ada 2.268 titik api yang muncul di Kalsel. Sementara itu, Kasi Perlindungan Kawasan Hutan Dishut Kalsel, Martison mengatakan, kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam semakin rawan terbakar.

“Cuaca yang kering akibat kemarau telah memicu kebakaran di kawasan hutan, terutama di daerah semak belukar,” jelasnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini lebih panas dari biasanya.

Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru, Goeroeh Tjiptanto menyampaikan, dinamika atmosfer saat ini berbeda dengan tiga tahun terakhir.

Pada 2020 sampai 2022, terjadi kemarau basah atau kemarau dengan curah hujan di atas normal. “Sedangkan tahun ini musim kemarau dengan curah hujan di bawah normal,” ungkap Goeroeh.

(radarbanjarmasin.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio –  Motif pelaku masih dalam penyelidikan Sun People!

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel), Muhammadun, mendatangi SMAN 7 Banjarmasin, Selasa (1/8/2023).  Hal itu dilakukan Kepala Disdikbud Kalsel setelah peristiwa siswa ditusuk temannya di ruang kelas SMAN 7 Banjarmasin saat Senin (31/7) sekitar pukul 07.15 Wita. Dalih Muhammadun, kunjungannya merupakan kunjungan rutin yang dilakukan setiap bulan ke sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Disdikbud Kalsel. Kemudian, dibeberkannya terkait penusukan itu, pihaknya tidak menemukan ada indikasi bullying. 

BACA JUGA: Sutradara Pilih Joaquin Phoenix Jadi Napoleon Usai Nonton Joker

"Memang mungkin ada bercanda. Tapi tidak ada bullying. Mungkin karena masih remaja, emosi belum stabil," ungkapnya. 

Ia berpesan agar orangtua juga turut mengawasi anak. Bahkan, meminta pula agar orangtua turut serta mengawasi sifat, perilaku hingga emosi anak.  Menurutnya, penting memantau dan memeriksa setiap gawai yang digunakan oleh anak, sehingga orangtua bisa memantau tingkah laku anak. "Atas kejadian itu kami juga akan membeli metal detektor. Jadi sebelum masuk kelas dan bersalaman dengan guru, nantinya siswa akan diperiksa. Tentu kami tidak ingin hal ini terjadi," pungkas dia.

(tribunnews.com)