Banjarmasin, SUN FM Radio – Niat melerai namun berujung pada tindak kekerasan nih, Sun People.

Baru saja kita mendapatkan kabar mengenai kekerasan yang dilakukan Debt Collector saat menjalankan tugasnya dalam menagih utang. Kini baru-baru ini bahkan juga terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, terkhususnya Kabupaten Tapin. 

Akibat aksi tagih utang diwarnai penganiayaan, seorang debt collector atau penagih utang di Kabupaten Tapin diamankan polisi. 

Dilansir dari sumber, Tribunnews.com, tersangka/pelaku atas nama Bahtiar Efendi (44) yang juga warga Kecamatan Tapin Selatan dan berprofesi sebagai satpam perusahaan. Sedangkan korban yang masih remaja berinisial SA (17), warga Desa Pualam Sari adik ipar dari J yang diduga memiliki utang terhadap perusahaan Fendi bekerja. Disampaikan Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser, kejadian penganiayaan tersebut berlangsung pada 20 Februari 2023 lalu di kediaman J di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang. 

"Terjadi cekcok antara tersangka dengan J hingga datang SA yang berupaya melerai," beber Kapolres, dilansir dari sumber yang sama (01/03). 

Dilaporkan lagi kronologis yang terjadi nih, bukannya berhenti, Fendi malah mengeluarkan sajam dan menyerang SA hingga lima kali upaya penusukan. SA pun berupaya menangkis dan akhirnya menerima tusukan di lengan kiri dan dada, serta sayatan di telapak tangan. 

Sayangnya nih Sun People, niat melerai berujung menjadi korban kekerasan. Atas kejadian ini, korban pun melaporkan ke pihak berwajib hingga akhirnya Fendi menyerahkan diri kepada Kepala Desa Lok Paikat untuk dijemput, Minggu (26/2/2203), waktu setempat. 

Dari penuturan Fendi, J memiliki hutang dengan perusahaan kurang lebih Rp 1,9 miliar, Sun People.

(sumber: tribunnews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Kali ini bukan sebagai bentuk dan tanda belasungkawa nih, Sun People.

Kasus penganiayaan yang menyeret anak pejabat pajak ini memang sedang menarik perhatian publik, Sun People, terlebih dalam kasus ini banyak menyeret dan menimbulkan penyelidikan baru. Dimana Kemenkeu saat ini juga mengawasi aktivitas para pegawai pajak hingga pada laporan hasil kekayaan masing-masing pejabat.

Namun disamping itu, dimana kasus penganiayaan ini masih dalam tahap penyidikan, karangan bunga bahkan muncul. Puluhan karangan bunga itu membanjiri Polres Jakarta Selatan (Polres Jaksel) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada hari Senin (27/02) yang lalu.

Dilansir dari sumber, Tempo.co, entah dari siapa pengirimnya, tapi karangan bunga itu dikirim atas nama masyarakat, Sun People.

Berdasarkan pantauan sumber, setidaknya ada sekitar 27 karangan bunga sudah ditumpuk di halaman belakang Polres Jaksel. Banyak karangan bunga ditujukan untuk saksi AG, pacar Mario Dandy dalam kasus penganiayaan terhadap korban D, anak pengurus GP Ansor.

Berbagai karangan bunga dari kelompok anonim itu intinya meminta polisi juga memeriksa keterlibatan AG, Sun People, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang telah mengundurkan diri itu.

Tulisan dalam karangan-karangan bunga itu menyudutkan AG, anak perempuan yang masih berusia 15 tahun. Masyarakat merasaka dejavu dari kasus penganiayaan ini, Sun People.

Bahkan dalam karangan bunga tersebut ada yang bertulis apa yang dilakukan AG merupakan plagiat dengan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo yang mengaku dilecehkan oleh almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Untuk diketahui, diduga penganiayaan itu disebabkan oleh laporan AG kepada Mario soal perlakuan tidak baik korban D yang diperoleh AG saat mereka berpacaran. Gimana tanggapan kamu, Sun People?

(sumber: tempo.co)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Hobi dari para pegawai pajak kini sedang diusut nih, Sun People!

Buntut kasus yang baru-baru ini terjadi dimana adanya kekerasan yang dilakukan oleh anak DJP hingga berujung pada persoalan harta dan sumber kekayaan yang dimiliki beberapa pegawai pajak di Indonesia.

Bahkan kini hobi juga terkena imbas. Dilansir dari sumber, CNN Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar atau Moge bernama klub Blasting Rijder DJP dibubarkan.

Kabarnya, permintaan ini dilakukan Sri Mulyani lantaran beredar di berbagai media foto Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo juga mengendarai Moge bersama klub Blasting Rijder DJP.

Pernyataan tersebut langsung dilontarkan oleh Kemenkeu Sri Mulyani, dalam akun Instagram resminya, "Meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan," tulisnya, dikutip dari sumber yang sama, (26/02).

Bukan tanpa alasan, Sun People, Sri berpendapat hobi dan gaya hidup para pejabat mengendarai moge justru menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Gaya hidup ini pula, lanjut dia, telah menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai pajak, lho.

"Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," pinta dia.

Sri juga berpendapat para pejabat yang mengendarai moge itu telah melanggar asas kepatutan meski dibeli dengan uang gaji resmi.

"Mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat," kata dia.

Menurut kamu gimana Sun People? Karena ini juga berkaitan dengan bebas menjalankan hobi, namun juga berlandaskan pada tanggung jawab memegang

Banjarmasin, SUN FM Radio – Miskin saja sudah menjadi masalah sosial. Apalagi yang versi ekstrem, Sun People!

Presiden Joko Widodo mematok kemiskinan ekstrem Indonesia menjadi nol persen pada 2024 nanti. Target yang ambisius ini dipicu oleh momentum perekonomian sekarang yang cukup kuat.

Bagaimana dengan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Selatan?

Data Bappeda Kalsel menunjukkan, Persentase Penduduk Miskin (PPM) pada 2022 masih 4,49 persen dari total 4,3 juta penduduk. Angka itu jauh dari PPM Indonesia sebesar 9,54 persen.

“Jadi jumlah penduduk miskin di Kalsel terbilang sangat sedikit dibandingkan total penduduk,” kata Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, beberapa waktu yang lalu.

Walaupun ia tak menyangkal yang miskin ekstrem masih bisa ditemukan di Banua. Suatu wilayah masuk kategori miskin ekstrem jika masih ada penduduk yang rata-rata pendapatannya berkisar Rp15 ribu sampai Rp30 ribu per hari.

Terpisah, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kalsel, Gusnanda Effendi mengatakan, tahun ini ada beberapa program untuk mengatasi kemiskinan.

Dari pemerintah pusat masih ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kedua program ini sama-sama memberi bantuan Rp200 ribu per bulan untuk warga miskin,” kata Nanda.

Sedangkan dari APBD, pemprov memberikan bantuan untuk warga miskin yang rumahnya tidak layak huni. “Lewat program pemugaran rumah tidak layak huni (rutilahu),” tuturnya.

(sumber: radarbanjarmasin.com)