Banjarmasin, SUN FM Radio – Bahkan semakin tahun mengalami peningkatan, lho Sun People!

Menjamurnya usaha kuliner seperti Restoran, Café dan Rumah Makan di kota Banjarmasin juga memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin H Edy Wibowo mengungkapkan sumber pendapatan pajak terbesar di Kota "Seribu Sungai" itu berasal dari restoran atau rumah makan.

"Tahun 2022 mencapai lebih Rp74 miliar dari pajak restoran ini," ujar Edy di Banjarmasin, Rabu, waktu setempat.

Bahkan pajak restoran menjadi sumber tertinggi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin setiap tahunnya.

"Beberapa tahun ini tidak bisa dikalahkan, pajak restoran sesuai peraturan daerah sebesar 10 persen," ungkap Edy.

Menurut dia, dengan tingginya bisnis restoran di kota ini, termasuk rumah makan, cafe, membuat perolehan pajak yang dikumpulkan Pemkot Banjarmasin merangkak naik. Edy pun mencontohkan sejak 2020, perolehan pajak restoran dan rumah makan sudah mencapai Rp40 miliar lebih.

Dilansir dari sumber, Antaranews, Pemko Banjarmasin optimis pada 2023 ini, perolehan pajak restoran akan lebih tinggi lagi hingga mencapai Rp100 miliar, jika semua rencana berjalan lancar.

Namun tidak hanya PAD dari pajak restoran saja, Edy menyatakan Pemko Banjarmasin juga ingin maksimal dan meningkatkan pajak perhotelan.

(sumber: antaranews.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Kini data mengenai diabetes mulai memingkat di kalangan anak-anak, Sun People!

Kementerian Perindustrian mengklaim industri makanan dan minuman di Indonesia sudah banyak yang mengurangi penggunaan gula di produknya demi mencegah risiko diabetes.

Hal ini menyusul meningkatnya kesadaran terkait isu diabetes. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo menjelaskan bahwa pengurangan kadar gula dalam produk makanan dan minuman adalah bentuk adaptasi industri.

"Sebenarnya seiring peningkatan kesadaran masyarakat terkait isu diabetes, banyak industri minuman yang sudah mengurangi penggunaan gula mengikuti perkembangan permintaan pasar atau selera konsumen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Kasus diabetes meningkat belakangan ini. Termasuk pada anak. Pada 2023, kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat dibandingkan pada 2010.

Data diabetes anak yang tercatat ini berasal dari 15 kota di Indonesia. Mulai dari Jakarta, Surabaya, Palembang, hingga Medan. Dari jumlah tersebut, laporan paling banyak berasal dari Jakarta dan Surabaya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut peningkatan tersebut kemungkinan besar dipicu oleh mudahnya anak-anak mengakses minuman manis baik di sekitar sekolah, ritel modern, atau di pinggir jalan.

(sumber: cnnindonesia.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Yang jadi peserta dari BPJS kelas 1,2, dan 3, sini merapat!

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada tahun ini secara bertahap.

Melalui skema ini, rawat inap BPJS Kesehatan bagi para pesertanya yang selama ini berdasarkan sistem kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus. Ruang rawat inap yang disediakan pihak rumah sakit pun harus sesuai 12 standar.

Dari penerapan KRIS ini, Budi menekankan, standar ruang rawat inap yang paling signifikan berubah adalah semua rumah sakit harus membatasi jumlah tempat tidur di ruang rawat inap hanya sebanyak empat tempat tidur.

"Jadi semua rumah sakit kita samakan. Yang mungkin paling signifikan satu kamar itu empat tempat tidur, jadi kita ingin memberikan layanan yang baik buat masyarakat, jangan terlalu sesak," tutur Budi.

Budi memastikan, dengan penerapan kelas standar ini tidak akan ada perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini bagi para pesertanya.

Dilansir dari CNBC Indonesia, kebijakan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 rawat inap BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan setelah rampungnya revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Perpres itu akan mengatur penerapan kelas rawat inap standar (KRIS).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien menjelaskan, meski revisi perpres 82/2018 kali ini juga dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya, namun sebatas untuk pengaturan penerapan KRIS. Sedangkan ihwal penyesuaian tarif iuran tidak dibahas untuk penerapan tahun ini.

"Terkait iuran, sebagaimana arahan Presiden, dalam perhitungan direncanakan tidak ada perubahan iuran sampai 2024," ujar Muttaqien, Jumat (3/2/2023), waktu setempat, dilansir dari sumber yang sama.

(sumber: cnnindonesia.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Bukti dari adanya peningkatan lho, Sun people!

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Republik Indonesia memberikan predikat baik bagi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

SPBE Kota Banjarmasin tahun 2022 meraih nilai tertinggi se-kabupaten/kota di pulau Kalimantan, demikian laporan yang diterima dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, Rabu.

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dalam rilis resminya pada Rabu mengucapkan syukur atas raihan yang diperoleh itu.

"Syukur Alhamdulillah kota Banjarmasin mendapat nilai 3,31 dengan predikat baik," kata Ibnu Sina.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika, berita menggembirakan bagi Pemkot Banjarmasin terkait predikat baik merupakan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dari Kementerian PAN-RB yang diumumkan pada awal Februari 2023.

Hasil tersebut merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan hasil penilaian pemantauan SPBE pada tahun 2021 terhadap Kota Banjarmasin dengan nilai 2,48 atau kategori cukup.

Dijelaskan ada empat domain yang dinilai, yakni domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan SPBE.

(sumber: antaranews.com)