Banjarmasin, Sun FM Radio – Semoga cepat tertangkan ya pelakunya.

Usai tak menahan dengan alasan jenis pasal, Polres Tangerang Selatan mengaku kini mengejar tersangka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri yang sedang hamil. Kepala Seksi Humas Polres Tangerang Selatan Ipda Galih Apria mengatakan pengejaran terhadap tersangka berinisial BD mempertimbangkan ancaman terhadap korban.

"Saat ini atas pertimbangan situasi dan juga pelaku diduga memberikan ancaman terhadap korban dan keluarga, tim penyidik Unit PPA saat ini dalam proses penangkapan kembali untuk proses penyidikan lebih lanjut," kata dia, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (15/7), dikutip dari detikcom.

BACA JUGA: Percepat Pembangunan di Pelosok, Sekda Tapin Programkan Satu Desa Satu Sarjana

Sebelumnya, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangsel Ipda Siswanto sebelumnya mengungkap suami korban sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak ditahan.

Pasalnya, tersangka dijerat Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.

(cnnindonesia.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio –  Sun People, info dari Tapin nih.

Salah satu kendala belum maksimalnya pembangunan di kawasan pelosok di Kabupaten Tapin, dinilai karena taraf pendidikan masyarakat yang belum maksimal.

Di antaranya di setiap desa masih minim sarjana atau mereka yang memiliki taraf pendidikan lebih baik. Dikatakan Sekda Tapin H Sufiansyah, kondisi ini membuatnya berinisiatif untuk menerapkan program satu desa satu sarjana.

BACA JUGA: Kasus DBD Banjarmasin Sudah Melebihi Tahun Lalu

Sekda pun mengatakan, program beasiswa untuk setiap desa ini rencananya akan diluncurkan setiap tahun. Ia pun tak menampik, hingga saat ini di Bumi Rahayu masih banyak yang belum bisa menempuh pendidikan, terlebih lagi sampai ke tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, hal tersebut adalah dasar pemikiran pemerintah untuk menggagas program beasiswa pendidikan.

(tribuntapin.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio – Sun People, hati-hati yah sama hewan yang satu ini

Sejak Januari hingga Juni 2023, angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Banjarmasin sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 lalu. Selama enam bulan di tahun 2023, angka kasus DBD tercatat ada sebanyak 64 kasus. Sedangkan selama tahun 2022, hanya ada 62 kasus. Ramadhan menyebut lonjakan angka kasus DBD di kota berjuluk Kota Seribu Sungai terjadi pada bulan Juni tadi. Dengan jumlah kasus terbanyak ada di Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara. 

BACA JUGA: Christopher Nolan Cast Anaknya Jadi Korban Ledakan Nuklir di Film Oppenheimer

Di antaranya menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi dan sebagainya, dan memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis (daur ulang).

Adapun plusnya, bentuk upaya pencegahan tambahan. Seperti gotong royong membersihkan lingkungan, menggunakan obat anti nyamuk dan sebagainya. Itu semua mesti dilakukan untuk mencegah hingga menanggulangi pertumbuhan jentik-jentik nyamuk Aedes Aegypti.

(tribuntapin.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi maraknya orang tua murid menempuh cara curang agar bisa lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Kecurangan itu antara lain seperti mengaku miskin agar anaknya bisa ikut jalur afirmasi, namun ternyata memilki toko besar hingga meminjam alamat orang lain agar lolos sistem zonasi.

BACA JUGA: 4 Pesawat Diserang Laser, Saat Mau Landing di Bandara Syamsudin Noor

Menurut Muhadjir Effendy, kecurangan yang dilakukan oleh orang tua tersebut kelak bakal ditiru oleh anaknya. Padahal, kata Muhadjir, anak-anak seharusnya ditananamkan pendidikan moral. Meski menuai banyak polemik dan kritik, Muhadjir menyatakan pihaknya tetap akan meneruskan sistem PPDB Zonasi.

Alasannya, ia mengatakan sistem ini bakal membuat pemerataan sekolah dan pendidikan, sehingga tidak ada kastanisasi sekolah. Menurut dia, sebelum ada PPDB Zonasi, kecurangan saat memasukan siswa ke satu sekolah lebih sering terjadi.

Di sisi lain, menurut Ubaid, agar semua siswa terjamin mendapatkan sekolah yang layak, JPPI berpendapat bahwa pemerintah harus melibatkan swasta karena daya tampung sekolah negeri yang terbatas.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, misalnya, daya tampung PPDB 2023 untuk jenjang SD adalah sebanyak 93.629 kursi, untuk jenjang SMP mencapai 71.489 kursi, SMA sebanyak 28.937 kursi dan SMK sebanyak 19.387.