Banjarmasin, Sun FM Radio – Setelah Pamer sekarang jadi incaran Bea Cukai.

Bea Cukai berencana meminta klarifikasi kepada jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga telah pamer emas sepulang dari Arab Saudi. Mereka kemungkinan bakal dikenakan pajak impor atas transaksinya di luar negeri.

Kepala Bea Cukai Makassar Zaeni Rahman mengatakan setiap barang untuk jumlah tertentu yang dibeli dari luar negeri dapat dikenakan pajak.

BACA JUGA: 21 Juta Warga RI Kekurangan Gizi dan 21,6 Persen Anak Stunting

Pengenaan pajak itu tidak berlaku jika perhiasan emas ini sudah dibawa jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Lebih rinci, ia menerangkan jemaah haji dimungkinkan membeli dan membawa barang bawaan dari luar negeri dengan batasan nilai US$500 (Rp7.580.850). Jika melebihi itu pemerintah akan mengenakan pajak impor. 

Zaeni menambahkan pihaknya akan segera memeriksa jemaah haji asal Makassar yang diduga membawa pulang emas dari Tanah Suci untuk keperluan klarifikasi.

Jemaah haji asal Makassar bernama Suarnati Dg Kanang (46) sebelumnya memakai perhiasan emas total 180 gram sepulang dari Tanah Suci. Perhiasan yang dikenakannya itu terlihat saat tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar, Rabu (5/7).

Suarnati bilang dirinya baru membeli sebagian kalung dan gelang emasnya di Makkah. Emas tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp1,2 juta per gram.

"Jadi ini di Makkah, lewat ATM jadi tidak tahu, lewat uang ATM pokoknya per gram sekitar Rp1,2 juta per gramnya karena (mata uang) rial jadi tidak tahu," ungkap Suarnati.

Jemaah haji asal Makassar lain, Mira Hayati juga membeli emas seberat 1 kilogram dari Arab Saudi. Mira akan membagikan emas tersebut kepada keluarganya sebagai oleh-oleh. Suarnati mengaku emas yang dibeli mencapai Rp1 miliar. Salah satu kalung yang dibeli Rp366 juta.

(cnnindonesia.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio – Masih jadi PR pemerintah Sun People dan juga masyarakat untuk Indonesia bebas Stunting!

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut ada 21 juta warga Indonesia yang kekurangan gizi dan 21,6 persen anak mengalami stunting.

Head of Agriculture CIPS Aditya Alta mencatat pada tahun lalu ada 21,6 persen anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting dengan rasio tinggi berbanding usia yang rendah. Sedangkan 7,7 persen lainnya menderita wasting alias rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan.

BACA JUGA: Bawaslu di Banua Krisis Anggota, karena Sebagian Menyeberang ke KPU

Ia menyayangkan ketersediaan dan akses pangan yang belum memadai ke berbagai penjuru negeri. Hal ini amat berdampak untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk keperluan perut.

Indeks Ketahanan Pangan Global 2022 menempatkan Indonesia di urutan 84 untuk ketersediaan pangan dan 44 untuk keterjangkauan dari total 113 negara. Capaian ini lebih rendah dari negara tetangga, seperti Thailand di urutan 77 dan 39, Vietnam 49 dan 38, dan Malaysia 56 dan 30.

(cnnindonesia.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio – Sun People, ada yang minat join ke Bawaslu?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang kekurangan orang. Sebagian anggotanya menyeberang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahkan, di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tapin hanya tersisa satu anggota.

Di Banjarbaru hanya tersisa Akhmad Mukhlis. Dua rekannya Normadina dan Dahtiar sudah dilantik menjadi anggota KPU Banjarbaru. Sementara di Tapin hanya tersisa Fathur Rahman Nor. Setelah Fakhrian Noor dan Thessa Aji Budiono lulus seleksi anggota KPU Tapin.

BACA JUGA: PHD Terbentuk karena Prihatin Terhadap Kualitas Air Sungai di Banjarmasin

Di tiga daerah lainnya, agak mendingan. Masih tersisa dua orang.

Seperti di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU) dan Tabalong.

Kemudian di Kabupaten Tanah Bumbu, anggotanya tersisa tiga orang. Yang masih lengkap hanya di Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut dan Balangan. Kekurangan tenaga, bagaimana Bawaslu bekerja? Terlebih saat ini tahapan verifikasi administrasi bacaleg tengah berjalan.

Anggota Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono menegaskan roda organisasi tetap akan berjalan. Dia memastikan untuk membantu kerja pengawasan di daerah, sembari menunggu anggota baru terpilih, Bawaslu provinsi akan turun tangan membantu. Tak hanya Bawaslu, sebagian pengawas di kecamatan (Panwascam) juga lulus seleksi KPU. Jumlahnya sekitar sepuluh orang.

Namun, di level Panwascam sudah teratasi dengan PAW. “Di kecamatan tak masalah. Karena lebih dulu diseleksi. Sekarang sudah diganti,” jelasnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel, Teuku Dahsya Kusuma Putra mengatakan, tahapan seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota masih berjalan.

(radarbanjarmasin.com)

Banjarmasin, Sun FM Radio- Sun People, ada gak ni yang hobinya berenang di sungai yang ada di Banjarmasin?

Komunitas pencinta lingkungan membentuk organisasi Perkumpulan Hijau Daun (PDH) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena keprihatinan terhadap kualitas dan kondisi air sungai di Kota Banjarmasin.

Hal tersebut terungkap saat diskusi PHD Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan di Banjarmasin, Jumat, guna membahas lomba nasional Kelompok Pecinta Sungai (KPS) 2023.

BACA JUGA: Insidious 5 Akhiri Petualangan Indiana Jones di Puncak Box Office

Pembina PHD Banjarmasin, Mohammad Ary menjelaskan organisasi pencinta sumber daya air itu diprakarsai Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) atau Perumda PAL, Sekitar lima tahun lalu, Ary mengisahkan Direktur PD PAL Rahmatullah menghimpun para generasi muda serta para pecinta lingkungan untuk membentuk organisasi yang konsen melestarikan sumber daya air.

PHD dan Perumda PAL menggiat sosialisasi dan menyusun program edukasi, sosialisasi, membentuk jamban komunal, dan menyarankan masyarakat untuk menjadi pelanggan Perumda Pal, agar air limbah manusia tersebut diolah dulu menjadi netral sebelum dibuang ke sungai.

Ary menyatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat di bantaran sungai, komunitas, karang taruna, pemuda masjid, pelajar, mahasiswa, akademisi, bahkan perusahaan dan media massa. Ary menambahkan hal terpenting untuk menjaga kualitas air sungai dengan membuat sanitasi yang baik agar indeks kesehatan meningkat, mencegah stunting, investasi, dan perekonomian masyarakat.

PHD Banjarmasin pun terlibat aksi kemanusiaan saat COVID-19, seperti penyemprotan disinfektan, membersihkan masjid, rumah warga, dan menangani musibah alam.

(antaranews.com)